Yingluck Menang, Konflik Perbatasan Thai-Kaboja Selesai

Kemenangan Partai Puea Thai yang dipimpin Yingluck Shinawatra dalam pemilu Thailand mendapat sambutan positif dunia internasional dan pasar modal. Salah satunya adalag dari Menlu Kamboja. Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong, Senin (4/7), menyambut kemenangan Yingluck, yang tak lain adalah adik mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinawatra. Thaksin dianggap sebagai sekutu PM Kamboja Hun Sen. Bahkan, Thaksin ditunjuk secara resmi sebagai penasihat ekonomi Pemerintah Kamboja tahun 2009.

Hor Namhong berharap dengan terpilihnya pemimpin baru di Thailand, kedua negara bisa segera menyelesaikan ketegangan perbatasan di sekitar Candi Preah Vihear. Ketegangan tersebut telah beberapa kali pecah menjadi konflik terbuka yang menimbulkan korban jiwa selama Thailand dipimpin PM Abhisit Vejjajiva.

Thai dan Kaboja berbeda dalam melihat solusi bagi perbatasan mereka, sebab memang kondisinya yang berbeda pula. Secara hukum Internasional Kamboja banyak diuntungkan, dan sebaliknya Thailand. Persoalannya adalah Thailand tidak bersedia menerima “pakem yang ada” tetapi ingin agar konflik batas dilihat secara lebih realistis sesuai dengan dinamika dan sejarah yang melekat dengannya. Hal itu pulalah yang menyebabkan Thailand kurang berkenan dengan kehadiran pihak ke-3. Begitu juga dengan penolakan Thailand atas kesepakatan yang dicapai dan diprakarsai Ketua ASEAN Menlu RI Marty Natalegawa soal pembentukan tim pemantau militer harus dilihat secara lebih seimbang dan jangan langsung melihat hal seperti ini sebagai penolakan Thailand atas mediasi Asean. Sebagai ketua Asean Indonesia harus paham bagaimana duduk perkara terkait garis batas. Salah satu yang menjadi pegangan masyarakat Internasional dalam hal sengketa batas adalah Mahkamah Internasional. Yang perlu Indonesia pahami terkait sengketa batas adalah; bahwa persengketaan batas yang terjadi harus merujuk dan menjungjung tinggi hukum internasional itu. Salah satunya dengan “mengindahkan” kesepakatan atau traktat yang telah di tandatangani oleh kedua negara serta sudah di endors atau disampaikan ke Mahkamah Internasional (1962). Dalam kenyataannya, permasalahan batas, terlebih lagi bagi Asia tidak sebatas itu. Harus ada kata kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak.

Kenapa Thailand bersikukuh untuk tidak melibatkan pihak ke tiga? Karena dalam perjanjian batas antara Kamboja-Thailand tahun 1962 sudah dinyatakan dengan tegas bahwa candi itu ada di wilayah Kamboja. Sehingga kalau melakukan mediasi dengan pihak ketiga, pastilah Thailand tidak mempunyai peluang. Satu-satunya jalan yang masih terbuka adalah dengan membicarakannya secara bilateral. Bagi kamboja tentu lain lagi. Secara hukum Internasional, mereka berada diatas angin dan tentu saja “enggan” untuk mau berunding kalau secara bilateral. Dalam konstek seperti ini Indonesia harus bisa memposisikan diri.

Yang perlu diusung oleh Asean dan tentu di motori oleh Indonesia adalah cara penyelesaian sengketa batas yang sesuai dengan cara Asia atau “Asean Way”. Hal ini membutuhkan kesediaan para pihak untuk duduk bersama, sebab harus di ingat bahwa Asean itu seluruh anggotanya saling berbatasan satu sama lain. Cara Asean itu yang mencari kesepakatan. Sebab yang namanya perbatasan itu tidak bisa dilakukan secara hitam-putih atau “zero zumma game”, tetapi harus ada saling “take and give”.

Indonesia sebagai ketua Asean 2011 harus bisa melihat perubahan politik di Thailand dengan pas dan memanfaatkan peluang yang ada bagi penyelesaian konflik batas. Namun satuhal yang perlu dipertimbangkan adalah pihak militer Thailand sebagai “pengawal” kedaulatan Negeri. Kalau selama ini dipercaya “pemilu Thailand” ikut mempersulit mereka dalam melihat permasalahan batas secara lebih pas, maka dengan selesainya pemilu dan dimenangkan oleh  Yingluck Shinawatra yang juga adalah adik sekutunya dan penasihat ekonomi Kaboja mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinawatra yang juga adalah kaka kandung Yingluck. Tetapi sekali lagi Militer Thailand perlu didekati dan diyakinkan agar persoalan batas ini bisa diselesaikan dalam waktu yang tepat.

Seperti diketahui, Menteri Pertahanan Thailand Prawit Wongsuwon menegaskan, pihak militer akan menerima pemerintahan yang dipimpin oleh Yingluck Shinawatra dan bersumpah tidak akan ada kudeta oleh militer terhadap pemerintahan baru nanti.

Militer akan membiarkan para politisi menuntaskan ini semua. Pihak militer tidak akan mencampuri,” begitu kata Wongsuwon, yang juga purnawirawan jenderal angkatan darat Thailand di Bangkok, Senin (4/7). Kudeta militer lazim terjadi di Thailand. Associated Press menyebut, militer Thailand melakukan tak kurang dari 18 kudeta terhadap pemerintah berkuasa sejak tahun 1930-an. Ada yang berhasil, ada yang tidak.Terakhir, militer mengkudeta pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada 19 September 2006 saat Thaksin sedang berada di New York, AS, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB.

Kudeta itu memicu krisis politik berkepanjangan di Thailand yang memuncak dengan bentrokan antara tentara dan kelompok ”Kaus Merah”, pendukung Thaksin, tahun lalu, yang menewaskan lebih dari 90 orang. Wongsuwon menjamin kali ini militer tidak berniat melangkahi tugas dan wewenang yang telah diberikan. ”Suara rakyat sudah sangat jelas, jadi militer tidak bisa melakukan apa-apa. Kami menerima (hasil pemilu) itu,” tutur Wongsuwon, yang oleh Reuters disebut-sebut dekat dengan kalangan petinggi militer yang mengkudeta Thaksin, 2006.

Peluang itu kini sudah tiba, dan diharapkan Indonesia harus dapat memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat memberikan solusi yang bisa diterima para pihak baik di Thailand maupun di Kamboja.