Skenario Ancaman dan Flash Point Dalam Pertahanan Kawasan

oleh harmen batubara

Indonesia dan ASEAN mendapat jaminan dari Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Perdana Menteri Australia Julia Gillard bahwa penempatan tentara AS di Darwin, Australia, tidak dimaksudkan untuk mengganggu negara tetangga di kawasan. Pasukan AS itu, menurut Obama dan Gillard, disiapkan untuk program latihan dan mempercepat pengerahan bantuan guna keperluan penanganan bencana alam.

”Presiden Obama secara resmi menyampaikan, tak ada niat apa pun untuk mengganggu negara tetangga Australia. PM Gillard juga menyampaikan hal sama, tak ada intensi mengganggu dengan tambahan kekuatan itu. Itu hanya untuk latihan dan kerja sama mengatasi bencana dan sebagainya. Saya senang dengan penjelasan itu,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers seusai menutup rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-19 dan KTT Asia Timur di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (kompas/19/11/2011).

Pada 16/11nya, Obama mengumumkan akan menempatkan pesawat tempur dan sedikitnya 2.500 prajurit korps Marinir AS di sebuah pangkalan militer di Darwin, yang hanya berjarak 820 kilometer dari batas teritorial Indonesia. Di depan Parlemen Australia, Obama menegaskan, AS bertekad mempertahankan posisi sebagai kekuatan militer utama di kawasan Pasifik. ”Amerika Serikat adalah kekuatan Pasifik, dan kami akan tetap berada di kawasan ini,” ujar Obama.

Tapi bagaimana pernyataan itu bila dikaitkan dengan scenario ancaman nasional dan flash point (2010-2014) ?

Yudhoyono mengatakan bahwa Australia dan AS adalah bagian dari KTT Asia Timur, yang sepakat menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian. Semua pihak tidak boleh menimbulkan praduga yang menimbulkan perpecahan di kawasan. Waktu itu muncul pertanyaan ? ”Apakah tidak mengancam Indonesia? Saya kembalikan pada kebijakan dasar AS dan Australia, yang menghormati integritas teritorial dan kedaulatan kita. Dengan demikian, saya menerima penjelasan itu. Kalau itu untuk penanggulangan bencana, kita akan laksanakan latihan bersama dengan Australia, AS, Jepang, China, dan semua negara di kawasan,” kata Yudhoyono waktu itu.

Penempatan pasukan AS di Australia sempat dikaitkan dengan sengketa wilayah Laut China Selatan yang diklaim oleh China, Taiwan, dan empat negara ASEAN, yaitu Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei. Pada Sabtu pagi, sebelum KTT Asia Timur dimulai, Obama menggelar pertemuan bilateral dengan PM China Wen Jiabao tanpa memberikan penjelasan resmi kepada media setelah pertemuan.

Asisten Menlu China Liu Zhenmin mengatakan, pertemuan kedua kepala pemerintahan berjalan konstruktif. China tetap ingin menyelesaikan masalah Laut China Selatan secara bilateral lewat negosiasi. China mendukung implementasi Deklarasi Tata Perilaku (DoC) yang disepakati bersama ASEAN dan siap membicarakan untuk menyusun Kode Tata Perilaku (CoC).

”Kami juga yakin, masalah ini tak akan mengganggu lalu lintas kapal laut di kawasan itu, seperti dikhawatirkan sebagian pihak. Sejak berabad-abad, kawasan ini menjadi jalur penting perdagangan, lalu lintas internasional, dan akan tetap seperti itu,” ujar Liu.

Adapun Jepang menyambut baik keterlibatan AS di Asia Pasifik, di bidang keamanan atau ekonomi. PM Jepang Yoshihiko Noda mengatakan, Jepang akan memperdalam kerja sama politik dan keamanan dengan AS. Aliansi Jepang-AS diyakini membawa kebaikan bersama di kawasan. ”Kami meyakini (aliansi) itu akan memberi kontribusi terhadap stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan,” tutur Noda.

Sehari sebelumnya, dalam KTT ASEAN+Jepang, Jepang dan ASEAN menyepakati kerja sama bidang keselamatan dan keamanan kelautan, khususnya menjamin kebebasan pelayaran, keselamatan pelayaran, kegiatan perdagangan yang tak terganggu, dan penyelesaian konflik secara damai sesuai dengan hukum internasional.

Sekretaris Pers Kementerian Luar Negeri Jepang Yutaka Yokoi mengatakan, kerja sama keamanan laut tersebut tidak ditujukan kepada satu negara tertentu. ”Kami sama sekali tak punya niat apa pun terhadap satu negara tertentu. Kepentingan kami hanyalah jaminan adanya kebebasan pelayaran,” ujar Yokoi. Sebelumnya, saat membuka KTT Asia Timur, Yudhoyono mengusulkan empat agenda utama pembahasan terkait upaya bersama memperkuat ekonomi di kawasan Asia Timur serta membangun landasan dan upaya nyata meningkatkan ketahanan pangan, energi, air, dan mengatasi perubahan iklim.

”Yang ketiga, upaya bersama mengatasi ancaman non-tradisional, seperti terorisme dan kejahatan transnasional, serta agenda terkait upaya memelihara perdamaian, keamanan, stabilitas, dan ketertiban kawasan sebagai prakondisi menciptakan kemakmuran bersama di kawasan ini,” tutur Yudhoyono.

Pada dasarnya menurut Mayjen TNI (Purn) Dadi Susanto (mantan Dirjen Strahan Kemhan dan pemerhati pertahanan) untuk melihat suatu kawasan perlu suatu analisis yang menggunakan 4(empat) parameter yaitu kepentingan Geopolitik, Hakekat Hubungan Bilateral dan Multirateral, Dampak dari perkembangan Lingkungan Strategis dan Kepentingan Nasional Negara Pihak.

Dalam konteks ini harus melihat Geopolitik sebagai suatu terminologi yang sulit untuk didefenisikan seperti halnya dalam mendefenisikan Terorisme. Secara sederhana keterkaitan factor geografi dengan politik atau policy. Menurut Mc Kinder digambarkan sebagai :

• A new detached perspective that surveys the globe as “a closed” political space
• Geopolitics is a new way of seeing international politics as a unified worldwide scene
• God’s eye view which look down on what he calls “the state of the whole world”

Maka prilaku suatu negara dengan suatu negara berbeda dengan negara lain misalnya antara Israel dengan USA atau antara Jerman dan Inggeris.

Hakekat Hubungan Bilateral, Interaksi kepentingan Nasional dari dua negara pihak berupa spectrum memberi dan menerima dari titik ekstrim positif (aliansi) sampai dengan titik ekstrim negative (perang) untuk mencapai suatu posisi yang dapat diterima kedua negara  pihak sesuai pertimbangan kepentingan nasionalnya.

Sedangkan hakekat hubungan Bilateral adalah forum dimana masing-masing negara mendesakkan kepentingan nasionalnya dengan maksud aliansi-aliansi adhoc yang secara dinamis berubah sesuai topik/subyek yang dibicarakan.Maka dalam hubungan interaksi dengan negara  yang penting dilihat hubungan multirateral yang ada baik di tingkat regional maupun global.

Dalam era globalisasi telah terjadi perubahan yang mendasar sebagai danpak dari perkembangan lingkungan strategis. Diantaranya adalah fenomena Akselarasi, Amplifikasi, Asimeteri, Inkonsistensi, Koordinasi dll. Hal tersebut Nampak dalam wujud terorisme internasional, pengaruh CNN effect, outsourcing, menguatnya NGO dan hukum internasional termasuk interpensi kemanusiaan seperti yang terjadi di Irak, Tunisia, Mesir, Libya berupa intervensi NATO atas nama PBB.

Kalau kita memakai analisis yang disebutkan Dadi Susanto tersebut, maka sejauh kepentingan nasionalnya para pihak di kawasan masih bisa di tolerir para pihak, maka tidak ada alasan untuk khawatir. Hanya saja, semakin banyak kepentingan nasional para pihak yang di paksakan untuk suatu wilayah, maka tidak ada lain harus ada upaya untuk lebih mempersiapkan atau memperkuat kekuatan pertahanan sendiri. Nah kalau itu intinya, maka sungguh banyak yang harus di benahi. Masih banyak wilayah kedaulatan nasional yang belum terjaga secara semestinya. Misalnya di wilayah perbatasan Kemampuan monitoring (radar) TNI masih terbatas, dan integrasi dengan radar sipil juga masih belum jalan. Kemampuan Patroli juga masih sangat lemah. Di Kepulauan Riau misalnya, termasuk ke wilayah utara sampai Natuna Patroli lautnya lemah, apalagi Udara.

Jadi adanya jaminan ke amanan bagi Indonesia dan Asean dari AS dan Australia, boleh dikatakan hanyalah sebatas bila kepentingan Nasional dan sekutunya tidak terganggu; dan yang lebih utama dari itu semua adalah perlunya Indonesia membenahi system pertahanannya. Jadi kalau kita berkaca pada Skenario Ancaman dan Flash Point (2010-2014) yang dikedepankan Kemhan dengan melihat adanya indikasi :

• Kekuatan Militer asing Terlibat Dalam gerakan Separatisme
• Penggunaan Kekuatan Militer dalam Konflik Perbatasan
• Tekanan asing disertai kehadiran Militer dalam mengamankan akses terhadap sumber energy di Indonesia
• Kehadiran Militer Asing di ALKI dalam mengamankan jalur ekonomi
• Kehadiram Militer asing dalam kerangka memerangi Terorisme
• Terorisme Internasionald dan Kejahatan Internasional
• Intervensi Kemanusiaan dalam konflik horizontal dan vertikal

Serta menetapkan Wilayah Flash Point  yang meliputi : Wilayah NAD, Selat malaka, Riau dan Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Lombok, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat dan ALKI.

Maka persoalan pertahanan kita adalah bagaimana TNI dan Polri bisa menghadirkan kemampuan dan kekuatannya ada di seluruh wilayah dan kawasan tersebut. Sayanya kehadiran itu, yang sama sekali tidak bisa kita lihat dan juga belum adanya teknologi yang memadai yang dimanfaatkan untuk membantu menghadirkan kekuatan dan kemampuan itu di kawasan tersebut.