Sumber Konflik

Tetapi sesungguhnya, di Asean banyak sekali persoalan yang bisa berubah dengan cepat menjadi suatu sumber konflik, lihat misalnya masalah Laut China Selatan; Rene melanjutkan;

Sejak berakhirnya Perang Dingin, tidak ada kekuatan yang mampu mengendalikan keseluruhan kawasan Asia, termasuk negara-negara besar seperti China dan AS yang masing-masing memiliki kekuatan militer yang masif. Ini juga menjelaskan langkah diplomatik Indonesia sebelum pertemuan Forum Regional ASEAN (ARF) yang menjadikan Laut China Selatan sebagai salah satu topik hangat di Hanoi, Vietnam. Laut China Selatan selama ini dianggap sebagai titik konflik sejumlah negara di kawasan karena klaim tumpang tindih yang belum mencapai penyelesaiannya.

Pada tanggal 8 Juli lalu, Perutusan Tetap RI di PBB mengirim Nota Diplomatik yang pertama kali secara terbuka menantang klaim China atas seluruh wilayah Laut China Selatan. Protes ini disampaikan karena China mengklaim Laut China Selatan sebagai wilayahnya. Nota Diplomatik RI disampaikan kepada Sekjen PBB melalui Komisi PBB untuk Batas Landas Kontinen (CLCS). Nota itu secara jelas menandakan klaim China di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional dan melanggar kepentingan sah masyarakat global.

Indonesia sendiri tidak ikut memiliki klaim kedaulatan tumpang tindih di Laut China Selatan dan terlihat janggal ketika Indonesia menyampaikan Nota Diplomatik tersebut di tengah membesarnya otot diplomatik Beijing. Nota ini menyampaikan kekhawatiran Indonesia. Dalam pertemuan ARF di Vietnam, China menempatkan Laut China Selatan ini sebagai ”kepentingan nasional” setara Taiwan dan Tibet.

Nota Diplomatik CLCS oleh Indonesia ini sekaligus menandakan perubahan arah politik luar negeri Indonesia yang lebih asertif, tidak lagi seperti di era Orde Baru yang menjalankan kepemimpinan de facto atas ASEAN dalam bayang-bayang semata. Menjelang kepemimpinan Indonesia atas ASEAN sesudah Vietnam (Brunei Darussalam menyerahkan kepemimpinan periode berikutnya), kita semua harus mengerti bahwa ASEAN itu Indonesia, Indonesia itu ASEAN.

Sumber Konflik

Kalau kita belajar dari sejarah, maka masalah perbatasan adalah persoalan kedaulatan, tidak banyak warga yang dapat menyelesaikan masalah batas, termasuk batas antar persil atau antar rumah sekalipun, demikian juga antar batas Provinsi, antar Kabupaten dan seterusnya. Pengalaman Depdgari selama ini, dalam penyelesaian sengketa batas menunjukkan, dari berbagai pemda yang mempunyai masalah batas, boleh dikatakan belum ada yang dapat diselesaikan dengan baik. Artinya, kedua belah pihak bisa menerima. Apapun caranya, selama kesepakatan belum ada maka batas tidak akan pernah selesai.

Di kawasan Asean sendiri, konflik, ketidakamanan, dan ketidakstabilan politik masih menjadi kendala utama bagi pembangunan regional Asia, termasuk juga di ASEAN. Pemerintah dan segenap lapisan masyarakat seharusnya bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi konflik itu. Demikian inti gagasan dari tiga pembicara kunci  dalam pembukaan simposium publik bertajuk ”World Development Report 2011: Lessons Learned from Conflict and Fragile Situations in Asia” di kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (5/4). Mereka adalah Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan, Menlu Singapura George Yeo, dan utusan khusus Bank Dunia, Sarah F Cliffe, yang juga Direktur World Development Report 2011. Simposium berlangsung dua hari hingga Selasa (6/4) dan terselenggara atas kerja sama Japan International Cooperation Agency (JICA), Bank Dunia, dan Sekretariat ASEAN. (Kompas/6/3).

Permasalahan batas antar Negara di lingkungan anggota sesama Asean sebenarnya banyak persoalan; permasalahan batas darat dan batas laut antara Indonesia dengan sepuluh Negara tetangganya, masih sangat potensial untuk jadi persoalan. Artinya sengketa perbatasan bagi masing-masing anggota Asean adalah sesuatu yang real, konkrit dan melelahkan. Celakanya, dari sisi pengalaman masing-masing, ternyata persoalan batas itu adalah masalah yang sangat sensitive. Artinya sangat jarang ditemui di kawasan ini yang dapat menyelesaikan masalah batasnya secara logis dan dengan menggunakan akal sehat; yang kuat itu biasanya adalah dorongan emosi, persepsi dan harga diri dari mereka yang bertikai. Mereka menaroh harga diri, kedaulatan di tapal batas. Dalam budaya yang seperti ini? Dapatkah Asean memberikan pencerahan yang konstruktif?

Setahun yang lalu Kamboja, mengatakan, akan meminta para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Hua Hin, Thailand, 23-25 Oktober, untuk membantu menyelesaikan pertikaian wilayahnya dengan Thailand. Pertikaian itu memicu aksi protes, bentrokan bersenjata, serta dikhawatirkan akan berkembang menjadi perang di perbatasan. Permintaan Kamboja itu seyogianya disambut dengan baik. Di usianya yang kian dewasa, para pemimpin ASEAN seharusnya berani mengambil tanggung jawab untuk membicarakan pertikaian perbatasan yang terjadi di antara mereka dan membantu mencarikan jalan untuk menyelesaikannya. Sayangnya, langkah seperti itu tidak muncul.

Sikap seakan-akan segala sesuatu di ASEAN berlangsung baik-baik saja, sudah harus ditinggalkan. Apalagi, sejak tahun 1976, ASEAN telah menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC) yang merupakan code of conduct dalam menyelesaikan pertikaian di antara anggota ASEAN. Seharusnya, pertikaian perbatasan di antara negara ASEAN, termasuk pertikaian perbatasan antara Kamboja dan Thailand, diselesaikan dalam kerangka TAC. Namun, sejak ditandatangani di Bali pada tahun 1976, belum sekali pun ASEAN menggunakannya. Selama ini, negara anggota ASEAN lebih memilih untuk menyerahkan penyelesaian masalahnya kepada Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda.