Pemerintah Indonesia Bisa Memahami Arogansi Malaysia
Apapau yang di omongkan warga Indonesia tentang Malaysia, nampaknya bagi pemerintah hal seperti itu di nilai sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja; pemerintah malah lebih menjaga citranya sebagai Negara demokrasi yang bisa berkawan dengan Negara tetangganya; meskipun Negara itu sangat arogan dan selalu melecehkannya. Hal itu semata-mata karena demi Jaim Indonesia sebagai sesepuh dan pendiri Asean; bagaimana kata orang kalau Indonesia melayani pelecehan Malaysia dengan cara melecehkan Malaysia.
Jadi pemrintah lebih baik memakai ungkapan “ kalau Negara lain menampar pipi kiri Negara kita, ya ga usah marah; tetapi lebih baik kasihkan pipi kiri untuk mereka tampar juga”. Sehingga sakitnya tidak sebelah. Cobalah baca tulisan MI tanggal 2/9/2010 dengan judul ; Pidato Politik Presiden SBY ‘Enggak Nendang’. Tapi bagi pemerintah sepertinya, hal itu biasa saja; kan hanya sekedar menangkap petugas di wilayah kita? Kan juga belum sampai mati. Padahal maunya warga; bok ya coba, kalau pasukan elit kita mengambil mereka dari penjara secara diam-diam? Ga usah pakai senjata, cukup pakai ilmu sirap saja.
Nampaknya pemerintah Indonesia lebih baik memilih di lecehkan, dari pada buat perkara dengan Malaysia; pemerintah nampaknya bisa menerima arogansi Malaysia dan berharap agar Malaysia lain kali ya jangan keterlaluan lah. Kalau keterlaluan juga, ya ga apa-apa juga. Lebih baik menahan sakit hati, daripada gaduh dengan Negara tetangga; ya sudah terima nasib. Begitu kira-kira makna pidato bapak presiden itu.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan anggota DPR mengecam hambarnya pidato politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait hubungan Indonesia-Malaysia yang tengah memanas saat ini. Kritikan tersebut dilontarkan oleh Migrant CARE, KontraS, INFID, anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka, dan sejumlah buruh migran Indonesia di Malaysia, Rabu (1/9) malam.
“Kami di Malaysia sedang membangun upaya diplomasi HAM masyarakat sipil dan parlemen untuk kedaulatan RI. Kami mencatat beberapa persoalan yang dikemukakan SBY tak menukik pada inti masalah dan tidak menawarkan solusi, terutama isu-isu yang terkait masalah yang dihadapi TKI di Malaysia,” cetus Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, dalam rilisnya yang disebarkan melalui jejaring sosialFacebook.
Anis lalu merinci isu krusial yang tidak disinggung SBY dalam pidatonya itu, yakni :
1 Tidak menyinggung substansi dasar hubungan kerjasama Indonesia -Malaysia, yaitu penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan tidak secara tegas memperlihatkan keberpihakan terhadap nasib rakyatnya, terutama para tenaga kerja Indonesia (TKI)
yang sedang menghadapi persoalan hukum.
2 Semestinya SBY meminta ketegasan pemerintah Malaysia untuk konsisten dalam melakukan penegakan hukum terhadap warga negara Malaysia yang melakukan tindak kekerasan terhadap warga negara Indonesia (WNI). Contoh lambannya proses hukum dalam kasus salah tembak terhadap tiga TKI yang dituduh Geng Gondol’, kasus vonis bebas terhadap majikan Kurniasih yang melakukan penyiksaan hingga mengakibatkan kematian, dan melupakan proses hukum terhadap kasus Ceriyati.
3 Tidak menyinggung sedikitpun mengenai vonis mati terhadap 3 WNI dan ratusan lainnya yang terancam hukuman mati, padahal persoalan ini telah berulang kali menjadi agenda dalam rapat kerja SBY dengan jajaran pemerintahannya.
4 SBY hanya melihat kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia dari sisi teritori, tapi melupakan aspek terpenting dari kedaulatan dan martabat bangsa, yaitu nasib dan nyawa rakyatnya.
5 Klaim keberhasilan SBY tentang diplomasi perlindungan untuk TKI jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Letter of intent yang merupakan hasil kunjungan SBY bulan Mei yang lalu ternyata hanya pepesan kosong. Sampai saat ini belum ada keputusan final tentang amandemen MoU yang bermanfaat bagi perlindungan PRT migran Indonesia di Malaysia.
“Pidato SBY tentang hubungan Indonesia-Malaysia menimbulkan rasa kecewa bagi WNI di Malaysia termasuk buruh migran Indonesia,” kata Anis. (Zhi/OL-3)
