Negara Kepulauan

Negara Kepulauan

Indonesia diakui dunia sebagai negara kepulauan (UNCLOS ’82), dengan pulau-pulaunya yang tersebar horizontal dan vertikal dari Rondo (Sabang) hingga ke Komoran (Merauke) dan dari Sebatik (Nunukan) hingga Dana (Rote); serta melintang dari Sekatung (Natuna) hingga Selaru (Yamdena) dan dari Miangas (Sangir Talaud) hingga Enggano (Barat Sumatera). Dari penelitian dan penghitungan oleh Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL, diperoleh sebanyak 92 (sembilan puluh dua) pulau-pulau terdepan yang strategis, karena pulau-pulau tersebut berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga dan laut lepas.
Pulau-pulau tersebut secara hukum internasional merupakan hak milik syah Republik Indonesia (mewarisi bekas tanah jajahan Belanda), namun dari sisi pertahanan negara, kita harus memelihara dan mensejahterakan masyarakatnya (pada pulau-pulau yang berpenghuni) melalui pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Agar Indonesia tidak kehilangan pulau-pulaunya baik secara ekonomi, sosial ataupun politik, maka Departemen Pertahanan RI mempunyai kebijakan bagi pengamanan pulau-pulau terdepan melalui :

Berdasarkan Perpres Presiden RI No. 78 tentang Pengelolaan Pulau –Pulau Kecil Terluar, terdapat 92 pulau – pulau kecil terluar, yang nilainya sangat strategis dan sebagian besar berbatasan langsung dengan negara tetangga, dari 92 pulau – pulau kecil terluar tersebut terdapat 13 pulau yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu : P. Rondo , P. Berhala, P. Nipa , P. Sekatung, P. Marore, P. Miangas, P. Marampit , P. Fani, P. Fanildo, P. Bras, P. Batek, P. Dana dan P. Sebatik. Pulau-pulau terluar itu kini, secara fisik di jaga oleh prajurit TNI khususnya dari Marinir. Misalnya di P. Nipa. telah ditempatkan 34 (tiga puluh empat) orang Marinir dari satgas pam pengamanan pulau terluar dan 6 (enam) orang personel Posal dari Lanal Batam. Kebutuhan akan air tawar masih tergantung kiriman dari darat atau air hujan. Kebutuhan listrik masih tergantung dari diesel pembangkit tenaga listrik. Terkait dengan kesejahteraan prajurit di Tapal Batas;

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Agus Suhartono berjanji menuntaskan pembahasan tunjangan bagi para prajurit penjaga 12 pulau terluar di Tapal Batas . ”Hal ini menjadi prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinan saya. Semoga tunjangan ini mulai dapat diterapkan bulan Januari 2010,” ujar Agus seusai upacara serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) dari Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno kepada Laksamana Madya Agus Suhartono di Markas Komando Armada RI Kawasan Timur, Dermaga Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/11).

Peningkatan kesejahteraan prajurit menjadi salah satu dari lima prioritas Panglima TNI. Empat prioritas lainnya, menurut Agus, pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), kesiapsiagaan operasional, pendidikan, dan latihan, serta zero accident atau meminimalisasi kecelakaan melalui optimalisasi perawatan alutsista.

Selain itu, Agus Suhartono berjanji untuk menuntaskan proses pembelian dua kapal selam yang saat ini sudah memasuki tahap akhir. Menurut dia, usulan pembelian dua kapal selam senilai 700 juta dollar AS atau sekitar Rp 7 triliun sudah diterima Departemen Pertahanan sejak beberapa bulan lalu.

”Kami membutuhkan tambahan kapal selam yang minimal berkualitas setara dengan negara tetangga, Malaysia, atau bahkan lebih baik. Hal ini penting untuk meningkatkan posisi tawar dalam menghadapi setiap kasus sengketa kewilayahan,,” khususnya wilayah perbatasan ungkap Agus, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten Perencanaan KSAL.

Saat ini Indonesia mempunyai dua kapal selam, yakni KRI Cakra dan KRI Nanggala. KRI Cakra baru saja diservis di Korea Selatan, sedangkan KRI Nanggala menunggu tersedianya dana untuk menjalani proses serupa. Meski demikian, kualitas keduanya tertinggal dibandingkan dengan kapal selam kelas Scorpene buatan Perancis yang dibeli Malaysia, beberapa waktu lalu. (Sumber: Wilhan, Kompas,RIZ, 14/11/2009)