Militer China Di Tengah Kawasan Yang Penuh Harmoni dan Kompromi

Berikut adalah tulisan yang diambil dari harian Kompas, pada tanggal 10 Januari 2012 yang oleh redaksi dianggap mampu mencerminkan keresahan kaawasan.

Kawasan Asia Timur dan Pasifik barat punya tradisi hidup berdampingan secara damai dan penuh kompromi. Mereka menolak hegemoni dan kebijakan yang berpihak kepada negara besar. ”Saya selalu ingat percakapan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger tentang perspektif Asia dan Eropa. Kami memakai analogi cat minyak dan tinta. Asia lebih cocok dengan tinta karena memberi banyak ruang terbuka dan lebih menyebar. Cat minyak lebih kental, namun tak memberi ruang,” kata Presiden Kehormatan Forum Parlemen Asia Pasifik (APPF) Yasuhiro Nakasone.

Pernyataan ini disampaikan mantan Perdana Menteri Jepang itu dalam pembukaan pertemuan tahunan ke-20 APPF, seperti dilaporkan wartawan Kompas M Hernowo dari Tokyo, Senin (9/1). Nakasone adalah salah satu pendiri APPF yang kini beranggotakan 27 negara.

Di Asia dan Pasifik, ruang yang terbuka itu menjadi manifestasi penghargaan terhadap harmoni, kompromi, dan pluralisme. Nakasone menambahkan, perang dingin telah berakhir tahun 1989 atau sebelum APPF didirikan. Namun, masalah baru muncul di bidang politik, ekonomi, keamanan, dan pendidikan. APPF diharapkan menjadi forum untuk mendorong penyelesaian masalah itu di kawasan Asia Pasifik.

Sejumlah isu dibicarakan dalam pertemuan yang berlangsung empat hari. Kemarin dibicarakan isu kerja sama penanganan bencana, penggunaan nuklir untuk kepentingan damai, serta perubahan iklim. Sidarto Danusubroto, wakil ketua delegasi Indonesia, menuturkan, insiden pembangkit listrik tenaga nuklir Jepang di Fukushima Daiichi, Maret 2011, menunjukkan, tenaga nuklir masih menjadi ancaman serius. Namun, insiden itu tak perlu menghambat penggunaan nuklir untuk keperluan damai.

”Indonesia berkomitmen mendukung penggunaan nuklir untuk kepentingan damai. Namun, Indonesia juga berkomitmen menciptakan dunia bebas senjata nuklir,” tutur Sidarto. Asia Pasifik menjadi kawasan terdepan yang menggunakan nuklir, dengan sekitar 56 persen instalasi nuklir di dalamnya. Dukungan penggunaan energi nuklir untuk kepentingan damai juga disampaikan Iliyas Umakhanov, delegasi dari Rusia.

Anggota delegasi China, Wuyunqimuge, menuturkan, Asia Pasifik telah menjadi kawasan berkembang dan paling menjanjikan. Namun, di kawasan ini juga memiliki berbagai hal yang mengancam perdamaian.

China Punya Sensivitas. 

China menegaskan, anggapan Amerika Serikat bahwa pertumbuhan militer China tak transparan dan bisa memicu friksi di kawasan Asia sama sekali tak berdasar dan tak bisa dipercaya. China menegaskan tetap berkomitmen terhadap perdamaian dan pembangunan militernya tidak untuk mengancam negara lain. ”Tujuan strategis China sudah jelas, terbuka, dan transparan,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Liu Weimin, dalam jumpa pers rutin di Beijing, Senin (9/1). Ini adalah reaksi resmi pertama China sejak Presiden AS Barack Obama memaparkan strategi baru militer AS pekan lalu.

Pernyataan Liu itu diperkuat dengan pernyataan juru bicara Kementerian Pertahanan China, Geng Yansheng, yang mengingatkan agar AS ”berhati-hati dalam setiap kata dan perbuatan”. Geng juga mengatakan, pihaknya akan terus memantau dampak perubahan strategi AS itu bagi kawasan ini. Dalam strategi tersebut, AS mengalihkan pemusatan kekuatan militernya dari Eropa, Irak, dan Afganistan ke kawasan Asia Pasifik. Salah satu alasan yang dikutip adalah kebangkitan kekuatan ekonomi dan militer China.

Dokumen strategi berjudul ”Mempertahankan Kepemimpinan Global AS: Prioritas Pertahanan Abad ke-21” disebutkan, kebangkitan China sebagai kekuatan regional akan berpotensi memengaruhi ekonomi dan keamanan AS dengan berbagai cara dalam jangka panjang. Kedua negara berkepentingan terhadap perdamaian dan stabilitas di Asia Timur. ”Meski demikian, pertumbuhan kekuatan militer China harus disertai dengan tujuan-tujuan strategis yang lebih jelas untuk menghindari friksi di kawasan ini,” sebut dokumen strategi yang disusun Departemen Pertahanan AS itu.

Kalimat inilah yang memicu keberatan China. Menurut Liu, modernisasi pertahanan nasional China dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keamanan dan pembangunan nasionalnya. Pembangunan militer itu juga bertujuan untuk memainkan peran aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. ”Itu tidak akan menjadi ancaman bagi negara mana pun. Tuduhan soal China dalam dokumen ini tidak berdasar dan tidak bisa dipercaya,” ujar Liu.

Ia menambahkan, seluruh negara di kawasan Asia Pasifik berkepentingan dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ini. ”Dan kami berharap AS akan memainkan peranan yang lebih konstruktif dalam soal ini,” kata Liu. Pertumbuhan kekuatan militer China dan sikapnya yang makin agresif membuat negara-negara tetangganya khawatir. Tahun lalu, China menampilkan pesawat tempur pertama berteknologi ”siluman” buatan sendiri, dua kali menguji coba kapal induk pertamanya, dan dikabarkan terus mengembangkan rudal antikapal yang dikhawatirkan bisa mengganggu dominasi militer AS di Asia Pasifik.

Tak terelakkan

Di Jakarta, mantan Menteri Pertahanan AS William S Cohen mengatakan, pertumbuhan militer China saat ini adalah konsekuensi logis pertumbuhan pesat ekonomi negara itu dalam tiga dekade terakhir. ”(Pertumbuhan militer) itu tak terelakkan,” tutur Cohen saat memberikan kuliah umum tentang hubungan AS-ASEAN di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin sore.

Namun, kata Cohen—yang kini menjabat Ketua Bersama Komisi Strategi AS-ASEAN—saat China mulai unjuk kekuatan, negara-negara di kawasan akan bereaksi negatif. Salah satu contoh yang ia ungkapkan adalah saat terjadi ketegangan diplomatik antara China dan Jepang tahun 2010 setelah Jepang menangkap kapten kapal nelayan China di seputar gugus kepulauan yang disengketakan dua negara. Saat Jepang berulang kali menolak permintaan China untuk membebaskan kapten kapal tersebut, China kemudian menghentikan ekspor logam tanah jarang (rare earths) yang sangat dibutuhkan industri berteknologi tinggi di Jepang. Baru setelah itu Jepang membebaskan warga China itu.

”Insiden tersebut mengirim sinyal ke seluruh kekuatan di kawasan ini bahwa China akan melakukan hal yang sama (dalam konflik dengan negara lain), yakni dengan cara yang menimbulkan kegelisahan dan ketakutan,” tutur Cohen, yang menjabat Menhan AS pada 1997-2001 di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton.

Dalam konteks tersebut, lanjut Cohen, pemusatan pengembangan kekuatan militer AS di Asia Pasifik tidak bermaksud untuk menantang atau membatasi ruang gerak China, tetapi untuk mengirimkan sinyal agar kekuatan China diintegrasikan dengan perilaku dan aturan internasional. ”Kami ingin China menggunakan kekuatan yang baru ia dapatkan itu dengan cara- cara damai,” ujar Cohen.(AP/AFP/Reuters/DHF)