Membangun MIFEE, Mengamankan Hutan Kekayaan Negara

Saat mendapat gelar adat Warku Gebze dan dianggap Namek (saudara laki-laki) bagi masyarakat adat suku Malind Marori di Kampung Wasur, Merauke, Papua, pertengahan Agustus lalu, Arifin Panigoro (Medco) merasa ”ditikam” sebuah kesadaran baru. Memandang Indonesia dari Merauke ternyata lebih nyata ketimbang dari Jakarta dan kota besar lain. Hamparan tanah seluas 11 juta hektar di Papua selatan, Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel, itu belum banyak tersentuh tangan pertanian, misalnya, mengingatkan penulis akan sempitnya sawah petani saat ini.

Luas sawah di republik tinggal sekitar 12 juta hektar. Jika tanah yang idle di Merauke itu disentuh tangan-tangan produktif, ketahanan pangan kita akan menggeliat dan sangat kuat. Lebih dari itu, hasil pertanian itu juga bisa diolah menjadi energi terbarukan (biofuel) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Entah ada atau tidak hubungannya, pemerintah nampaknya akan menjadikan Merauke sebagai Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) sebagai program andalan untuk mengembangkan Indonesia timur sekaligus mengembangkan kawasan sentra pangan berskala masif pertama nasional. Proyek ini menargetkan pemakaian 1,6 juta hektar untuk lahan pertanian pangan. Saat dikonfirmasi , Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi menegaskan, pemerintah akan menindak tegas pemegang izin MIFEE yang berorientasi kayu. Dari potensi lahan 1,2 juta ha, yang ideal untuk pangan 600.000 ha. Dalam empat tahun ini, baru akan dipakai 300.000 ha dulu secara bertahap. Untuk tahap awal, pemerintah membuka 100.000 ha.

”Kami (pemerintah) menyediakan lahan ini untuk pangan, bukan untuk eksploitasi kayu. Dari unsur pertanian, kami tahu betul bukan tanpa risiko membuka kawasan ini. Namun, kami harus menghitung juga peningkatan permintaan pangan,” kata Bayu. Hal ini kelihatannya, untuk menepis anggapan bahwa pemerinatah tidak hanya sekedar mengeluarkan Izin, tetapi paham juga akan konsekwensi yang akan terjadi dibalik pemebrian izin ini.

Terkait masalah kehawatiran ini, juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi di Jakarta, Selasa (23/3). Greenomics dalam rilis laporannya yang bertajuk ”Benarkah pengembangan MIFEE hanya memanfaatkan lahan telantar” . Elfian mengungkapkan, pembukaan 2,26 juta ha dari potensi 2,5 juta ha kawasan hutan yang direncanakan bakal menghasilkan 410,9 juta meter kubik kayu senilai Rp 120,8 triliun dan Menurut studi Greenomics, hanya 366.612,39 ha area hutan produksi konversi yang berupa tanah terbuka dan semak belukar. (Kompas/23/3/ham)

Fakta sejarah,

Hal seperti ini pernah juga terjadi dengan hutan yang ada di perbatasan RI-Malaysia, di Pulau Kalimantan. Pada saat itu, tahun 65 an, wilayah perbatasan Kalimantan merupakan kawasan konflik saat pemerintahan Soekarno melancarkan konfrontasi mengganyang Malaysia. Ribuan pasukan reguler, paramiliter dan relawan dikerahkan untuk mendukung politik konfrontasi. Tapi ketika era Soekarno lewat, semua elemen pendukung politik konfrontasi seperti nya dikorbankan, menjadi political dissident sebagai tumbal kemesraan hubungan politik dua negara serumpun Indonesia-Malaysia.

Dengan maksud untuk mensterilkan wilayah perbatasan dari political dissident yang berhaluan komunis, pengelolaan wilayah perbatasan jadi tanggung jawab militer dan salah satu yang dibutuhkan pada waktu itu, adalah adanya jalan raya yang sejajar dengan garis batas. Maka pada tahun 1967 Menhankam memberikan HPH kepada Jajasan Maju Kerja (PT Jamaker), dengan imbalan, PT ini membangun jalan raya di sepanjang perbatasan tersebut.

Tetapi apa yang terjadi ? Yayasan yang memperoleh konsesi pengelolaan hutan di Kalbar 843.500 ha dan di Kaltim 265.000 ha, ternyata mempunyai agenda lain. Sejarah mencatat, yayasan itu tidak saja gagal dalam membuka isolasi wilayah perbatasan (gagal membuat jalan paralel perbatasan) tetapi yang bergerak di lapangan dan mengambil untung adalah para cukong pengusaha kayu dari Malaysia, dengan buruh murah dari China(illegal) dan Indonesia. Semua itu bagai mendukung tumbuhnya berbagai bisnis ilegal, terkait dengan kejahatan transnasional, illegal logging, perdagangan perempuan, buruh migran tak berdokumen dll. Wilayah perbatasan bagai tidak tersentuh sama sekali oleh pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Hutannya habis, jalannya tidak jadi apa-apa. Barangkali hal-hal seperti ini perlu kembali diingatkan agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang sama.