Membangun Kawasan, Berdayakan ASEAN

Telah dilaksanakan pada hari, rabu (10/8), pertemuan menteri-menteri ekonomi ASEAN secara resmi dibuka, di Manado, Sulawesi Utara. Sekitar 500 perwakilan negara, pelaku bisnis, dan mitra ASEAN akan hadir. Sebagai Ketua ASEAN, pertemuan tersebut memiliki arti penting, khususnya untuk memantapkan realisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

Dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka ASEAN diharapkan menjadi pasar tunggal dan kawasan kompetitif bagi kegiatan produksi. Biaya perdagangan semakin murah. Saat ini, nilai perdagangan intra-ASEAN mencakup 25 persen dari total perdagangan dunia. Tahun 2010, nilainya 2,04 triliun dollar AS. Jika hambatan dagang semakin tereliminasi, nilai perdagangan intra-ASEAN dipastikan melonjak. Saat ini, sekitar 99 persen pos tarif di kawasan ASEAN sudah dibebaskan. Masalahnya masih ada hambatan yang sifatnya nontarif, yang biayanya jauh lebih besar. Persentase biaya nontarif juga sangat tinggi, yakni sekitar 90 persen. Artinya jika hambatan nontarif tidak terselesaikan, maka biaya perdagangan tetap saja mahal.

MEA bukanlah hal mudah. Saat ini, perkembangan ekonomi di antara negara ASEAN belum merata. Komitmen antarnegara juga tidak sama. Tingkat implementasi atas keseluruhan rekomendasi ASEAN tahun 2010-2011 yang tertuang dalam kartu skor tercatat 60 persen. Lebih rendah dari kartu skor untuk rekomendasi tahun 2008-2009 yang mencapai 82 persen. Penurunan itu disebabkan lambannya persetujuan legislatif di negara masing-masing.

Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia jangan melupakan kesiapan dalam negeri. Agresivitas Indonesia harus dibarengi dengan kesiapan internal yang matang. Tanpa itu, MEA atau liberalisasi ASEAN akan menjadi bumerang bagi Indonesia. Jika tidak berhati-hati, Indonesia akan keteteran seperti pada Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA). Tanpa daya saing di industri pengolahan, otomatis posisi Indonesia dalam basis produksi adalah penyedia energi dan bahan mentah. Artinya, nilai tambah yang diperoleh akan sangat kecil.

Selain fokus pada realisasi MEA, ASEAN juga harus menyikapi krisis ekonomi global yang saat ini tengah melanda Amerika Serikat dan Eropa. Kelesuan ekonomi di kedua wilayah tersebut menyebabkan kinerja ekspor negara-negara ASEAN terganggu. Barang-barang mereka sulit menembus ke sana. Di sini lain, negara-negara besar, seperti China dan India, juga sulit masuk ke AS dan Eropa. Akibatnya, terjadi perebutan pasar ekspor. Karenanya, harus ada komitmen bersama untuk mengutamakan perdagangan intra-ASEAN.

Masalahnya, kondisi pasar uang di beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia, saat ini tengah guncang. Harga saham berjatuhan sebagai reaksi atas penurunan kelayakan kredit AS. Selain itu, juga karena keprihatinan yang masih ada mengenai masalah utang Eropa dan pertumbuhan ekonomi global. Sanggupkah ASEAN bertahan? (Kompas/10/8/Eny Prihtiyani)

 Ratifikasi Investasi

Pertemuan itu juga berharap agar Indonesia dan Thailand merampungkan aturan ratifikasi investasi komprehensif sebelum pertemuan tingkat tinggi ASEAN bulan November mendatang. Ratifikasi perjanjian investasi Perhimpunan Negara Asia Tenggara/ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA) menjadi topik serius yang dibahas dari dua isu penting dalam pertemuan pejabat senior perdagangan anggota ASEAN di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (9/8). Hal lain yang dibahas adalah penurunan tarif perdagangan AFTA hingga 7 persen untuk empat negara, yakni Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

Gusmardi Bustami, Direktur Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, yang memimpin pertemuan pejabat senior (SEOM), mengatakan, ratifikasi aturan investasi Indonesia dan Thailand hingga saat ini belum selesai. Bagi Indonesia, ujar Gusmardi, pembahasan ratifikasi aturan sudah selesai dan kini di Sekretariat Negara. Ia optimistis ratifikasi aturan perjanjian investasi dapat selesai dalam sebulan ke depan, sedangkan Thailand masih akan dibahas di parlemen.

Ia mengakui, Indonesia terlambat karena harus menyusun daftar negatif investasi (DNI) yang harus disinkronkan dengan DNI negara ASEAN lainnya. Ditambahkan, jika semua anggota ASEAN sudah meratifikasi dan diterapkan akhir tahun ini, pemerintah belum akan membuka sektor-sektor yang butuh perlindungan sebagaimana tecermin dalam DNI. Di lain pihak, Gusmardi berharap ACIA juga dapat mendorong percepatan dan jumlah investasi negara Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat di negara ASEAN. (Kompas/10/8/ZAL/ENY)