Cinta NKRI Berbagai permasalahan itulah yang akhirnya membuat Kepala Desa Mungguk Gelombang, Yusak, mengeluarkan ancaman akan eksodus ke Malaysia dan mengibarkan bendera Malaysia di daerah asalnya, jika pemerintah tidak segera melakukan pembangunan. "Kalau dari hati yang paling dalam, sebenarnya tidak ada sama sekali niat kami akan melakukan eksodus ataupun mengibarkan bendera Malaysia," kata Yusak yang ditemui Tribun di Kecamatan Merakai Kamis (4/8/2011). "Pernyataan tersebut hanya sebagai bentuk kekecewaan kami karena tidak mendapat perhatian dari pemerintah," ujarnya. Selain dari itu, lanjut Yusak, pernyataan tersebut di luar kendalinya. "Pada waktu itu, di desa kami sedang ada Gawai Dayak. Ya, mungkin saya menjadi lepas kendali," ujarnya.
Click here for more >>
Memaknai ASEAN Yang bermakna bagi seluruh rakyat di ASEAN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai ASEAN semakin maju. Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara itu membuktikan diri tetap memegang peranan penting dalam mengelola isu kawasan. Dalam kuliah umum yang disampaikannya guna memperingati ulang tahun ke-44 ASEAN, Senin (8/8), Yudhoyono menyampaikan, ASEAN membuat terobosan dengan mengadopsi Panduan Implementasi bagi Declaration of Code of Conduct bagi pihak-pihak yang terkait isu Laut China Selatan. ”Ini memberikan sinyal bagi komunitas internasional bahwa masa depan Laut China Selatan akan bisa dikelola dengan baik,” jelasnya di Sekretariat ASEAN di Jakarta (MI/8/8/2011).
Terobosan lainnya ialah ASEAN, wilayah bebas nuklir, mampu melanjutkan dialog dengan negara-negara pemilik senjata nuklir, serta melanjutkan dialog Korea Utara dan Korea Selatan. ”Perkembangan ini memperlihatkan ASEAN tetap memegang peranan kunci dalam mengelola persoalan regional. Semua itu menunjukkan ASEAN mampu bergerak dengan cepat untuk beradaptasi dengan tantangan baru, meletakkan landasan kerja baru bagi dasar-dasar diplomatik, dan mampu menciptakan respons kebijakan yang kreatif,” ujar Presiden Yudhoyono.
Seperti diwartakan, dalam pertemuan antarmenteri luar negeri ASEAN dan Forum Regional ASEAN pertengahan Juli lalu di Nusa Dua, Bali, antara China dan ASEAN telah terjadi kesepakatan terkait garis panduan (guidelines) Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC) setelah sempat terkatung-katung sejak lima tahun terakhir dan menghambat pelaksanaan DOC.
Namun begitu perkembangan lebih lanjut dinilai, terutama oleh Amerika Serikat, baru langkah awal menuju pembentukan kode etik bersama (COC) dalam berperilaku di perairan tersebut, yang posisinya jauh lebih mengikat secara hukum. Selama ini diketahui AS juga punya kepentingan besar di perairan itu.
Memberi Makna
Menurut peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sekaligus pemerhati isu ASEAN, Ikrar Nusa Bhakti, Minggu (7/8), ada negara anggota ASEAN yang menilai upaya penyelesaian lewat organisasi kawasan itu masih belum bisa terlalu diandalkan.(kompas/8/8/2011). ”Mereka menganggap, kalaupun semua persoalan dikembalikan ke ASEAN, keputusan yang dihasilkan dinilai tidak pernah ada yang terlalu ’menggigit’. Selama ini ASEAN terkesan terlalu kompromistis dan selalu ingin semua persoalan diputuskan bersama,” ujar Ikrar.
Ikrar mencontohkan, jika memang ada yang namanya rasa ”kekitaan” dalam konteks ASEAN, ketika Indonesia bermasalah dengan para koruptor yang kabur ke luar negeri, terutama Singapura, sebagai sesama negara anggota ASEAN seharusnya Singapura cepat tanggap dan menawarkan langkah-langkah konkret untuk membantu. Dengan begitu, Ikrar menambahkan, tidak perlu lagi ada yang mempersoalkan atau mempertanyakan apakah di antara kedua negara terikat kesepakatan ekstradisi atau tidak. Belum lagi persoalan lain, seperti isu hak asasi manusia (HAM) dan demokratisasi di Myanmar.
”Ketika, satu contoh, beberapa negara anggota ASEAN dalam kasus sengketa di Laut China Selatan masih lebih memilih pendekatan bilateral daripada maju lewat ASEAN, atau ketika Indonesia dan China dalam konteks perdagangan bebas, upaya renegosiasi juga lewat bilateral. Lantas di mana peran diplomasi ASEAN?” ujar Ikrar.
Menuju Komunitas
Menurut Marty M Natalegawa (Kompas/9/8/2011): Seluruh kontribusi Indonesia semata-mata dilakukan agar ASEAN dapat senantiasa beradaptasi dengan kondisi dan tantangan di kawasan maupun global. Bukan hanya untuk dapat menyelesaikan tantangan yang saat ini dihadapi, juga menghadapi tantangan ke depan.
Maka, selama keketuaannya pada 2011 ini Indonesia memiliki tiga prioritas yang ingin dicapai. Pertama, memastikan bahwa tahun 2011 ditandai oleh kemajuan yang signifikan dalam pencapaian Komunitas ASEAN. Kedua, memastikan terpeliharanya tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pencapaian pembangunan, antara lain melalui East Asia Summit (EAS) yang dimotori oleh peran sentral ASEAN, khususnya dengan menjabarkan visi Indonesia mengenai masa depan EAS. Ketiga, menggulirkan pembahasan mengenai visi ”ASEAN setelah 2015”: peran masyarakat ASEAN dalam masyarakat dunia.
Menurutnya, selama tujuh bulan keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2011 ini terdapat pengakuan adanya kemajuan dalam tiga prioritas yang ditetapkan Indonesia.
Di bawah prioritas pertama terkait isu-isu internal ASEAN telah dicapai perkembangan nyata. Terkait isu sengketa perbatasan Kamboja-Thailand, inisiatif dan prakarsa Indonesia mendorong penyelesaian sengketa perbatasan secara damai telah disepakati oleh kedua negara, bahkan dikuatkan oleh kepala negara/pemerintahan ASEAN.
Pada saat yang sama terdapat dukungan Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Internasional terhadap upaya yang dilakukan Indonesia selaku Ketua ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan itu. Di satu sisi, hal ini membuktikan kepercayaan dunia internasional terhadap upaya ASEAN; pada saat yang sama merupakan amanah yang tak kecil untuk secara sungguh-sungguh dapat dilaksanakan. Penyelesaian secara damai masalah itu setidaknya membuktikan adanya mekanisme internal ASEAN dalam upaya menyelesaikan konflik internal yang selama ini selalu menjadi bahan pertanyaan banyak pihak.
Perkuat Makna
Asean mestinya kembali membangan masyarakat Asean lewat karya nyata di lapangan, seperti kebedaraan pupuk Asean di Aceh dahulu, maka kini ada baiknya pilar-pilar kerja nyata di lapangan perlu diwujudkan yakni dengan jalan mengangkat potensi negara yang bersangkutan sebagai pelaksana. Misalnya menjadikan PT DI jadi Industri Peswat Terbang Asean, atau PT Pindad jadi Pusat produksi Panser Asean dan PT PAL jadi industry kapal Asean dll dan begitu juga negara-negara Asean lainnya di daulat untk jadi pusat-pusat pertumbuhan yang bisa jadi andalan kawasan. Tentunya termasuk di semua lini kehidupan masyarakat. Kalau itu bisa terwujud maka seperti kata Marty M Natalegawa, “ ketiga prioritas itu tentu tidak akan berarti tanpa ASEAN yang yang bertumpu kepada masyarakat, yang bekerja bagi masyarakat. Bagi Indonesia, di atas segalanya, yang terpenting adalah bagaimana ASEAN dapat menjadi organisasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat di ASEAN, dalam kehidupan sehari-hari mereka.”
