Kudeta Militer- Membandingkan Mesir dan Indonesia

Oleh: Wiranto[1]

Gejolak politik di Mesir belum juga usai. Kelompok pendukung presiden terguling Muhammad Mursi masih terus melakukan berbagai upaya menolak pemerintahan baru dari hasil kudeta militer. Situasi tidak menentu di Mesir berawal dari ketidakpuasan terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Mursi, yang kemudian mendapat dukungan militer. Mereka mengultimatum Mursi agar mampu menyelesaikan persoalan yang menjadi tuntutan oposisi.

Ultimatum itu ditolak mentah-mentah oleh Mursi yang berlatar belakang kelompok Ikhwanul Muslimin. Pendukung utama Mursi: Partai Kebebasan dan Keadilan, adalah pemenang pemilu. Akhirnya militer mengambil alih kekuasaan Mursi pada 3 Juli 2013 dengan dipimpin Panglima Militer Jenderal Abdel Fatah Sisi. Ketua Mahkamah Agung Adly Mansour ditunjuk sebagai presiden transisi.

Langkah ini tak bisa diterima Ikhwanul Muslimin dan para pendukung Mursi. Mereka berdemonstrasi, melibatkan lebih dari sejuta massa, dan meminta Mursi dikembalikan sebagai presiden. Bentrokan pun tak terhindarkan dengan puluhan korban jiwa dan ratusan orang lainnya menderita luka-luka.

Mei 1998 

Situasi seperti ini pernah kita alami. Saat itu terjadi demonstrasi besar-besaran di pelbagai kota yang menuntut mundur Presiden Soeharto. Konsentrasi ratusan ribu orang mengepung Ibu Kota. Kejadian bermula tanggal 13 Mei 1998, tatkala mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tengah berkabung lantaran empat rekannya meninggal tertembak aparat kepolisian saat berunjuk rasa pada 12 Mei 1998.

Sebagian mahasiswa ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Iring-iringan kemudian menimbulkan konsentrasi massa di beberapa lokasi. Tanpa ada yang mengomando, konsentrasi massa pun bergerak. Situasi ini diikuti kelompok kerumunan lain sehingga terjadilah pergerakan massa di banyak lokasi.

Dimulai dari kawasan Jalan Kyai Tapa, Grogol, lalu Jalan Daan Mogot dan Jalan S Parman, makin lama, kerumunan orang meluas. Mereka tak hanya bergerak, tetapi juga merusak dan menjarah. Keesokan harinya, 14 Mei 1998, kerusuhan merembet ke wilayah sekeliling Jakarta. Perusakan, penjarahan, dan pembakaran juga terjadi di Depok, Tangerang, dan Bekasi. Selaku Panglima ABRI saat itu, saya berinisiatif menggelar rapat luar biasa yang melibatkan unsur polisi, TNI, Panglima Komando Utama ABRI, dan Gubernur DKI.

Saya langsung meminta Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya untuk mengomando dan mengendalikan langsung di lapangan. Pasukan dari Jawa Timur, Kostrad, dan Marinir ikut saya perintahkan menjaga keamanan Ibu Kota. Hanya dalam tempo tiga hari sejak kerusuhan meletus, situasi dapat dikuasai aparat keamanan. Pada tanggal 15 Mei 1998, kondisi Ibu Kota dan sekitarnya berangsur pulih.

Saya tak bermaksud memamerkan keberhasilan meredam situasi huru-hara di Jakarta pada saat itu. Sama sekali tak benar jika TNI membiarkan kondisi rusuh dan penjarahan saat itu. Jika memang TNI melakukan pembiaran, mustahil kerusuhan itu bisa terkendali dalam tiga hari.

Memang korban jiwa akibat massa yang terbakar di beberapa pertokoan dikabarkan mencapai lebih dari 200 orang. Itu sungguh sangat menyedihkan dan amat kami sesalkan. Karena itu, aparat saya perintahkan segera menghentikan kerusuhan agar korban tidak terus bertambah.

Marilah kita tengok pula kerusuhan di Los Angeles, Amerika Serikat, pada tahun 1992. Kejadian bermula pada 3 Maret 1991 ketika warga kulit hitam Rodney King tertangkap dan dianiaya empat polisi. Kebetulan ada seorang warga yang merekam peristiwa itu dan menyerahkannya ke stasiun televisi.

Protes pun berdatangan sehingga akhirnya keempat polisi diseret ke pengadilan. Ketika pengadilan setempat pada 29 April 1992 menyatakan empat polisi itu tak bersalah, meledaklah suara ”ketidakadilan rasial”.

Kerusuhan meledak di Los Angeles dan berjalan berhari-hari. Penjarahan terjadi di mana- mana. Ratusan toko dan fasilitas sosial dibakar. Lebih dari 50 orang tewas, ribuan orang terluka, dan 5.000 orang ditangkap.

Jangan pula kerusuhan Mei dibandingkan dengan perebutan kekuasaan di Suriah dan Libya. Perang di Suriah yang berlangsung hampir 26 bulan itu membunuh lebih dari 100.000 nyawa. Adapun perebutan kekuasaan di Libya yang akhirnya menewaskan Presiden Moammar Khadafy membuat lebih dari 30.000 nyawa melayang.

Kudeta militer

Satu lagi pembeda utama antara peristiwa di Mesir dan Indonesia adalah peran militer. Di Mesir, meski tanpa mandat, militer mengambil alih kekuasaan. Di Indonesia, militer memilih tetap menjaga kelangsungan kehidupan yang demokratis. Pada tanggal 18 Mei 1998, tiga hari sebelum mengundurkan diri, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1998 yang mengangkat Menhankam/Panglima ABRI sebagai Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Inti dari Inpres itu adalah memberi kewenangan kepada Panglima ABRI menentukan kebijakan nasional menghadapi krisis, mengambil langkah secepatnya untuk mencegah dan meniadakan penyebab atau peristiwa yang mengakibatkan gangguan nasional, serta meminta para menteri dan pemimpin lembaga pusat serta daerah membantu tugas Panglima ABRI.

Kondisi sangat kritis, Indonesia di ambang perang saudara, salah melangkah bisa membawa kehancuran total. Wajarlah kalau Kassospol saat itu, Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, bertanya, ”Apakah Panglima akan mengambil alih?”

Saya jawab, ”Tidak ! Mari kita antar proses pergantian pemerintahan secara konstitusional.”

Bagi saya demokrasi adalah jalan terbaik. Tidak ada alasan untuk membangun otoritarianisme dan kediktatoran. Pengambilalihan kekuasaan atau kudeta bagi saya merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi. Kudeta juga berarti mengabaikan hak rakyat dalam pemilu.

Jika itu terjadi, peristiwa itu akan merupakan sejarah buruk dan cacat demokrasi dalam perjalanan kita berbangsa dan bernegara. Saya lebih memilih menjaga demokrasi daripada sekadar berkuasa, tetapi menghalalkan segala cara.

 

Bonus Manager PLR Software

Finally, a solution to one of the biggest problems in Inter...

 

CSS3 Master Video Set with MRR

Fire your webmaster and learn all the tricks of the trade &#...

 

Subliminal NLP Self-Improvement Audios

Taking subliminal self-improvement audios to the next level!...

 

Viral Twitter Profits

Viral Twitter Profits will have people begging to share your...

 

eCover Software Pro

eCover Software creates amazing eCover images directly from ...

Jenderal TNI (Purn) Wiranto

wiranto-1

Jenderal TNI (Purn) Wiranto adalah politikus Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Wiranto lahir di Jogjakarta pada tanggal 4 April 1947 dari pasangan RS Wirowijoto dengan istrinya yang bernama Suwarsijah. Ayah Wiranto berkerja sebagai seorang guru sekolah dasar sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Saat Wiranto berusia satu bulan, dia dibawa orang tuanya pindah ke Surakarta karena terjadi agresi Belanda yang menyerang kota Yogyakarta. Di Surakarta, Wiranto menyelesaikan sekolahnya hingga dia lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Surakarta.

Setamat SMA, Wiranto melanjutkan studinya dengan masuk ke Akademi Militer Nasional dan lulus pada tahun 1968. Nama Wiranto mulai menarik perhatian publik saat dia dipercaya untuk menjadi ajudan Presiden Soeharto. Perjalanan karier seorang prajurit tidak terlepas dari faktor dedikasi dan kemampuannya. Demikian halnya karier Wiranto kian menanjak tatkala ABRI memberi kepercayaan kepadanya menjadi Ajudan Presiden RI selama 4 tahun (1989-1993). Suatu masa jabatan Ajudan Presiden yang relatif lama.

Setelah menjadi ajudan presiden, karier militer Wiranto semakin meningkat ketika dia dipromosikan menjadi Kasdam Jaya, Pangdam Jaya, Pangkostrad, hingga menjadi KSAD. Pada bulan Maret 1998, Presiden Soeharto kembali menunjuk Wiranto, kali ini untuk menjadi Pangab (sekarang disebut Panglima TNI). Kala itu terjadi pergantian pucuk kepemimpinan nasional dari Presiden Soeharto ke Presiden BJ Habibie. Posisi Wiranto ini tetap dipertahankan hingga era Presiden BJ Habibie.

Ketika Presiden BJ Habibie lengser di tahun 1999 dan digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden keempat Indonesia, posisi Wiranto di pemerintahan tetap tak bergeming. Dia dipercaya oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, namun akhirnya dia dinonaktifkan dan mengundurkan diri. Pada 26 Agustus 2003, ia meluncurkan buku otobiografi dengan judul Bersaksi di Tengah Badai. Di tahun 1004, Wiranto memenangi konvensi Partai Golkar atas Ketua Umum Partai Golkar Ir. Akbar Tandjung.

Dengan kemenangan ini, Wiranto kemudian melaju sebagai kandidat presiden pada 2004 bersama pasangannya, Salahuddin Wahid. Pada pemilihan ini, Wiranto gagal melaju karena langkahnya terganjal pada babak pertama setelah menempati urutan ketiga. Di tahun 2006, nama Wiranto kembali meramaikan bursa politik. Dia tampil sebagai ketua umum Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) yang dia dirikan pada tanggal 21 Desember 2006. Wiranto memperkenalkan partai yang dibentuknya ini di Hotel Kartika Chandra, Jakarta dan dihadiri ribuan orang dari berbagai kalangan.

Mantan presiden Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Umum Partai Golkar Ir Akbar Tandjung, mantan wakil presiden Try Sutrisno, Ketua Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Ryamizard Ryacudu, mantan menteri perekonomian Kwik Kian Gie, dan tokoh senior Partai Golkar Oetojo Oesman menghadiri peresmian partainya. Deklarasi partai juga dihadiri sejumlah pengurus, yaitu mantan Sekjen Partai Golkar Letnan Jenderal TNI (Purn) Ary Mardjono, mantan Gubernur Jawa Tengah Ismail, mantan menteri pemberdayaan perempuan DR Hj. Tuty Alawiyah AS, dan masih banyak lagi.

Pada 17 Januari 2007, Wiranto bertemu dengan Ketua DPR-RI Agung Laksono di Komplek MPR/DPR, Senayan (Jakarta). Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam menyongsong Pemilu Presiden 2009. Pada tanggal 1 Mei 2009, Wiranto bersama Jusuf Kalla mengumumkan pencalonannya sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di mana Jusuf Kalla sebagai capres dan Wiranto sebagai cawapres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura.

Pasangan ini menjadi pasangan yang pertama mendaftar di KPU dan mendapat nomor urut tiga dan disingkat menjadi JK-WIN. Sayangnya, dalam pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung ini, Wiranto kembali gagal meraih kursi kepresidenan. Namun, hasil Musyawarah Nasional I Partai Hanura di bulan Februari 2010, menempatkan Wiranto kembali sebagai Ketua Umum untuk periode 2010-2015.

Pada 2 Juli 2013 Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo resmi mendeklarasikan diri menjadi pasangan capres dengan mengusung slogan ‘pasti maju Indonesia’. Kedua pasangan mengklaim modal besar mencalonkan diri adalah pengalaman Wiranto memimpin TNI selama 35 tahun sementara sebagai pengusaha sukses Harry dianggap memahami persoalan ekonomi nasional. Pasangan ini merupakan pasangan capres kedua yang resmi mengumumkan pencalonannya setelah Aburizal Bakrie.

PENDIDIKAN

  • Akademi Militer Nasional (1968)
  • Sekolah Staf dan Komando TNI AD (1984)
  • Universitas Terbuka, Jurusan Administrasi Negara (1995)
  • Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer (1996)

KARIR

  • Letnan Dua tahun 1968
  • Letnan Satu tahun 1971
  • Kapten tahun 1973
  • Mayor tahun 1979
  • Letkol tahun 1982
  • Kolonel tahun 1989
  • Brigjen TNI tahun 1993
  • Mayjen TNI tahun 1994
  • Letjen TNI tahun 1996
  • Jenderal TNI tahun 1997

Sumber Merdeka.com


[1]  Wiranto, Mantan Panglima ABRI

One Response to “Kudeta Militer- Membandingkan Mesir dan Indonesia”

  • kawasan on August 1, 2013

    Satu lagi pembeda utama antara peristiwa di Mesir dan Indonesia adalah peran militer. Di Mesir, meski tanpa mandat, militer mengambil alih kekuasaan. Di Indonesia, militer memilih tetap menjaga kelangsungan kehidupan yang demokratis. Pada tanggal 18 Mei 1998, tiga hari sebelum mengundurkan diri, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1998 yang mengangkat Menhankam/Panglima ABRI sebagai Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Inti dari Inpres itu adalah memberi kewenangan kepada Panglima ABRI menentukan kebijakan nasional menghadapi krisis, mengambil langkah secepatnya untuk mencegah dan meniadakan penyebab atau peristiwa yang mengakibatkan gangguan nasional, serta meminta para menteri dan pemimpin lembaga pusat serta daerah membantu tugas Panglima ABRI.
    kawasan recently posted..Kudeta Militer- Membandingkan Mesir dan IndonesiaMy Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge