Konflik Perbatasan, Belajarlah Dari Penyelesaian Sipadan-Ligitan

Oleh  harmen batubara

Banyak para pengamat Asean sepertinya kecewa dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia sebagai ketua Asean 2011 terhadap penyelesaian Konflik perbatasan antara Thailand-Kamboja.Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia dinilai hanya akan ”berjalan di tempat” jika pendekatan yang diambil dan dilakukan dalam menangani sejumlah persoalan politik dan keamanan antara negara anggotanya masih terkesan sekadar formalitas dan untuk pencitraan semata.Penilaian itu tercetus dalam diskusi oleh International NGO Forum on Indonesian Development, Senin (23/5), tentang isu konflik perbatasan Thailand-Kamboja serta kelanjutan proses demokratisasi dan rekonsiliasi di Myanmar. Diskusi menghadirkan pembicara utama Priyambudi Sulistyanto, staf pengajar Flinders Asia Centre, Universitas Flinders, Australia.

Sementara itu, di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri Ke-16 Gerakan Nonblok, Menlu Marty Natalegawa menyatakan, pihaknya telah mengajukan tawaran paket solusi masalah perbatasan kedua negara. Sampai sekarang baru Kamboja yang setuju. ”Masalah perbatasan antara dua negara memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu semalam, apalagi kalau sudah menjadi konflik terbuka seperti Kamboja-Thailand ini. Butuh proses,” tutur Marty.

Soal indikasi konflik perbatasan dimanfaatkan oleh pemimpin negara masing-masing, terutama untuk mencari keuntungan politik di dalam negeri mereka, Marty menilai hal itu sebagai fakta yang tidak terelakkan. ”Memang ada dinamika di dalam negeri masing-masing yang tentunya juga berpengaruh pada proses perundingan. Sekarang tinggal bagaimana setiap pihak menyikapi semua itu,” katanya. Menurut Marty, berhasil atau tidaknya perundingan damai terpulang pada itikad baik dari kedua negara. Dalam kesempatan tersebut dia juga mensinyalkan kemungkinan penanganan oleh mekanisme internasional, seperti Dewan Keamanan PBB, terutama jika opsi penyelesaian melalui ASEAN gagal.(Kompas/24/5/2011/DWA/DHF)

Belajar Dari Sipadan-Ligitan

Bagi Indonesia penyelesaian persoalan batas RI-Malaysia di pulau Sipadan – Ligitan sesungguhnya sangat menyakitkan dan melukai jiwa kebangsaan. Tetapi pemerintah tetap bersikukuh bahwa “Indonesia tidak pernah kehilangan ke dua Pulau itu”, tetapi hanya dimasukkan menjadi milik Malaysia”. Menurut pemerintah, kedua pulau itu tidak pernah masuk dalam peta resmi Indonesia dan bahkan dalam peta Deklarasi Juanda pada tahun 60 an pun, kedua pulau itu tidak pernah ada dalam peta Indonesia. Jadi menurut mereka, kedua pulau itu diputuskan oleh arbitrase Internasional untuk di masukkan menjadi milik Malaysia. Padahal dari sisi teknis dan hukum ada dua hal yang jadi kunci “kekuatan Indonesia di sana”. Pertama Traktat 1891,1928 yang menggariskan batas darat di Pulau Kalimantan adalah pada Lintang 04º10’ dan kalau garis itu diteruskan ke pulau tersebut, maka kedua pulau itu adalah milik Indonesia. Kedua dari sejarah pembuatan mercusuar yang ada di pulau itu, yang didirikan oleh Belanda dan itu mengindikasikannya sebagai milik Indonesia.

Tetapi sudahlah kita lupakan masalah itu, dan kita angkat kebesaran Jiwa dari kedua pimpinan negara kita pada waktu itu yakni Soeharto-Mahathir  Mohammad yang “merelakan” penyelesaiannya ke abitrase Internasional dan sepakat untuk menerima hasilnya meskipun akan melepas  kedaulatan atas kedua pulau tersebut. Tetapi percaya atau tidak, hal seperti tidak akan bisa dilakukan oleh pemimpin bangsa yang tidak kuat “otorisasinya”, seperti Soeharto dan Mahathir. Tetapi dibawah kedua pemimpin tersebut, tidak ada pihak yang berani berkata beda. Nah persoalannya dalam konflik batas antara Kamboja-Thailand sangat berbeda. Secara Internasional kuil dan batas itu sudah ditetapkan  jadi milik Kamboja, tetapi Thailand tidak bisa menerima. Thailand ingin agar di wilayah itu dilakukan kembali “penegasan dan penetapan batas” dengan jalan melakukan delienasi dan demarkasi sesuai traktat yang ada dan ingin agar selama penentuan “delineasi dan demarkasi” itu dilakukan  terlebih dahulu agar Kamboja bersedia mengosongkan wilayah itu dan menjadikannya sebagai “status quo”.

Kedua negara maunya berbeda; Kamboja menghendaki penyelesaian masalah lewat mediasi pihak ketiga sedangkan Thailand menginginkan perundingan bilateral. Dalam perkembangan berikutnya  mereka juga masih berbeda. Kamboja maunya tetap membiarkan yang ada sekarang seperti apa adanya, kemudian menyepakati untuk penempatan Tim “ pengawas Batas” dari Asean (Indonesia) dan mencari solusi yang bisa disepakati. Sementara Thailand maunya wilayah itu di “kosongkan” terlebih dahulu, kemduain dibicarakan “prosedur dan proses penyelesaian yang disepakati” dan kalau sudah bersetuju barulah Tim pengawas perbatasan di turunkan sambil mencari solusi yang disepakati kedua belah pihak. Hasilnya jalan buntu. Pertemuan GBC dan JBC Bogor  awal april 2011 tidak bisa menghasilkan apa-apa, termasuk untuk gencatan senjata.

Para pemerhati politik Asean kemudian ingin agar Indonesia melakukan langkah-langkah yang lebih konkrit hanya saja memang tidak terlalu jelas solusinya. Misalnya dari diskusi tersebut  mereka juga melihat sisi latar belakang permasalahan, baik dalam isu konflik perbatasan Kamboja-Thailand maupun Myanmar, sudah teramat kompleks. Apalagi, semua itu juga bermuara pada masalah politik internal masing-masing.  “Saya pesimistis dengan pendekatan sekarang Indonesia bisa menuntaskan semuanya,” ujar Priyambudi.Dalam konteks konflik perbatasan Thailand-Kamboja, dimensi politik internal masing-masing negara, menurut dia, sangat kental.

Militer Thailand yang sebelumnya mengudeta pemerintahan mantan PM Thaksin Shinawatra dinilai sengaja menggulirkan isu perbatasan untuk membendung kekuatan Thaksin yang masih sangat eksis menyusul pemilihan umum yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Mayoritas populasi kawasan perbatasan diketahui berasal dari etnis Isaan, yang juga menjadi salah satu basis pendukung setia Thaksin. Kembalinya kekuatan Thaksin ditakutkan pihak militer akan mengancam mereka, apalagi mengingat militer dinilai bertanggung jawab atas tewasnya sekitar 90 pengunjuk rasa ”Kaus Merah” pascakudeta itu. Sementara di Kamboja, Perdana Menteri Hun Sen dinilai Priyambudi juga punya motivasi pribadi, yaitu mempromosikan putranya, Mayor Jenderal Hun Manet, lulusan West Point, Amerika Serikat, sebagai penggantinya. Konflik perbatasan dinilai menjadi isu strategis untuk kepentingan itu.

Tetap Pada Jalur Fasilitasi

Indonesia selaku ketua ASEAN sudah menyiapkan tiga langkah untuk menyelesaikan konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Indonesia juga akan berusaha menciptakan situasi kondusif demi terciptanya perundingan damai antara kedua negara.  Pertama, ASEAN akan meminta Kamboja dan Thailand untuk menegaskan komitmen penyelesaian masalah secara damai lewat mekanisme Treaty of Amity and Cooperation (TAC).  Kedua, baik Kamboja dan Thailand diminta untuk menstabilkan gencatan senjata.  Ketiga, menggulirkan kembali forum diplomasi yang sudah dibentuk oleh kedua negara yakni Joint Boundary Committee (JBC).

Marty (Menlu) menyatakan persoalan perbatasan adalah masalah sensitif dan kompleks. Proses perundingan harus terus digulirkan, namun tetap dibutuhkan kesabaran dan waktu. “Yang penting selama proses perundingan bergulir, maka masih ada kemungkinan penyelesaian secara damai, dialog, dan tidak kekerasan,” katanya. Sebagai ketua Asean, Indonesia memang diharapkan untuk mampu mencari solusi, tetapi dalam kerangka penyelesaian konflik batas pilihan yang ada juga cukup terbatas, yakni  hanya sebagai fasilitator.  Tetapi satu hal yang perlu diingat adalah perlunya mengambil makna dari penyelesaian konflik batas antara Indonesia-Malaysia di pulau Sipadan dan Ligitan. Meski bagi yang kalah sangat mengecewakan, tetapi pilihan itu sendiri adalah sebuah pengorbanan yang pantas untuk bisa menjaga ketentraman bertetangga di antara dua negara.