Kawasan Yang Berubah, Hancurnya Pemerintahan Yang Korup
editor harmen batubara
Tulisan ini mencoba menyajikan bagaimana kawasan Arab yang berubah, yang setelah Tunisia kini Mesir juga ikut bergolak. Berikut petikan dari berbagai media, khususnya kompas pada media ahir januari-awal februari 2011,harmen batubara;
Sesudah Intifadah Selasa (25/1), dan kemudian berlanjut pada intifadah besar Jumat (28/1), para pemuda Mesir berhasil memenangi pertarungan dengan aparat keamanan. Di beberapa tempat di kota Kairo, aparat keamanan terpaksa mundur menghadapi ratusan ribu pemuda. Bahkan, di kota Alexandria, polisi dan aparat keamanan lari tunggang langgang, gentar menghadapi massa yang berjumlah 500.000 orang yang sebagian besar para pemuda.
Para polisi dan aparat keamanan hanya termangu-mangu melihat kantor dan kendaraan polisi dibakar massa di beberapa tempat di kota Kairo, Alexandria, Suez, Tanta, Mansura, dan kota-kota lain di Mesir. Para polisi dan aparat keamanan juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika massa membakar kantor partai berkuasa di Mesir, Partai Nasional Demokrasi (NDP), di kota Kairo dan kota-kota lain di Mesir. Bahkan, massa membakar pula toko-toko dan sebagian bank yang diketahui tokoh NDP memiliki saham terbesar.
Akhirnya terjadilah penjarahan di mana-mana. Di sini posisi Mubarak mulai terjepit. Tidak ada pilihan lain bagi Mubarak kecuali minta bantuan militer turun tangan. Mubarak juga membubarkan pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Ahmed Nadhes untuk menyelamatkan muka rezim di mata opini umum Mesir.
Emosi massa yang luar biasa itu sangat terlihat secara nyata di kota Kairo yang praktis porak poranda. Pagar jalan raya di Distrik Hussein, yang terdapat Universitas Al Azhar, Masjid Al Azhar, dan pasar tradisional Khan Khalili, roboh berantakan. Emosi massa juga terlihat diarahkan pada sasaran kantor dan kendaraan polisi atau aparat keamanan.
Jumlah korban dikhawatirkan akan terus bertambah seiring makin beringasnya massa. Stasiun televisi Al-Jazeera melaporkan, polisi melepaskan tembakan ke arah massa yang berusaha menyerbu Gedung Kementerian Dalam Negeri di Kairo, Sabtu siang (29/1/2011)
Penjarahan merajalela setelah sekitar 60 persen kantor polisi di Mesir dibakar massa. Bentrokan juga terjadi di kota pelabuhan utama Ismailiya, sebelah timur laut Kairo. Sementara massa di Alexandria menginap di masjid di tengah kota dan bersiap beraksi lagi.
Di Kairo, puluhan ribu warga menyerukan Presiden Mesir Hosni Mubarak segera mundur dan pergi dari Mesir. Massa mengacuhkan langkah pembubaran kabinet dan janji reformasi, yang diumumkan Mubarak melalui televisi nasional, Sabtu selepas tengah malam. Mubarak berjanji segera membentuk pemerintahan baru, tetapi menegaskan tak akan mundur dari kursi presiden yang sudah ia duduki 30 tahun.
Rakyat Mesir menunggu- nunggu apakah Mubarak akan menunjuk kembali Menteri Dalam Negeri Habib Al-Adly, pejabat yang membawahi kepolisian dan orang paling dibenci rakyat Mesir. Meski demikian, sebagian besar rakyat menganggap pernyataan dan janji Mubarak sudah terlambat dan menuntut presiden berusia 82 tahun itu segera lengser.
Menurut wartawan Kompas Musthafa Abd Rahman yang meliput langsung di lapangan; suasana kacau di kota Kairo sudah dirasakan ketika pesawat Egypt Air mendarat di Bandar Udara Internasional Kairo dari Tunisia sekitar pukul 16.30 waktu setempat (21.30 WIB). Tatkala mencoba mengontak kantor Kompas di Jakarta, untuk menyampaikan perkembangan terakhir di kota Kairo, telepon seluler pun tidak bisa aktif.
Fasilitas internet di bandara juga tidak beroperasi. Lepas urusan imigrasi di bandara, kekacauan semakin dirasakan. Ratusan penumpang sekeluar dari bandara kesulitan mendapatkan taksi karena perusahaan taksi di bandara kehilangan kontak dengan para sopir taksi yang ada di lapangan. Ini terjadi karena tidak aktifnya telepon seluler.
Ratusan penumpang menumpuk di bandara. Perasaan semakin panik setelah mengetahui dari televisi Mesir bahwa Presiden Hosni Mubarak mengumumkan pemberlakuan jam malam dari pukul 18.00 hingga pukul 07.00. Mulai Sabtu kemarin, jam malam malah dimajukan dari pukul 16.00 sampai pukul 07.00.
Seperti protes rakyat Tunisia, seruan untuk demonstrasi di Mesir juga digerakkan melalui situs jejaring sosial Facebook dan Twitter. Sekitar 90.000 orang menyatakan mendukung aksi unjuk rasa untuk menumbangkan rezim Mubarak. Menjelang Selasa sore, akses ke Twitter telah ditutup, tetapi massa sudah bergerak. Aksi di Mesir hampir serupa dengan di Tunisia, yang dipicu kematian penjual buah, setelah bakar diri, sebagai protes kepada polisi yang menyita jualannya.
Aksi di Mesir akibat kematian pemuda miskin, Khaled Said, tahun lalu, setelah dipukul sepasang polisi di Alexandria. Pada 17 Januari ini, seorang warga miskin juga mencoba membakar dirinya karena tak tahan hidup miskin. Menurut AP, hampir separuh dari 80 juta warga Mesir hidup miskin. Al-Jazeera menyebutkan, 16 juta warga Mesir berpenghasilan kurang dari dua dollar AS (Rp 18.000) per hari. Banyak warga berpendidikan rendah. (AP/AFP/REUTERS/AL-JAZEeRA/CNN/CAL)
Batas Kesabaran
Meski di bawah kontrol militer, para pemuda hingga Sabtu masih menguasai Alun-alun Tahrir yang merupakan alun-alun terbesar di Kairo. Alun-alun Tahrir masih ditutup untuk kendaraan umum dan situasinya mencekam pula. Pagar-pagar jalan raya yang dirobohkan massa masih dibiarkan berantakan.
Alun-alun Tahrir kini tak ubahnya seperti Jalan Habib Bourguiba di Tunis. Tempat tersebut menjadi mimbar bebas bagi rakyat Mesir. Ada segerombolan massa di Tahrir yang berteriak- teriak mencaci Mubarak dan putranya, Gamal Mubarak, sesuatu yang baru dan cukup berani karena rezim Mubarak belum tumbang.
Tak jauh dari Alun-alun Tahrir, luapan api yang membakar Kantor Pusat Partai Nasional Demokrasi (NDP) yang berkuasa di Mesir di tepi Sungai Nil dan gedung sebelahnya masih berkobar. Asap hitam dari kobaran api kantor NDP itu terlihat dari radius 2 kilometer hingga 3 kilometer.
Massa pada Jumat lalu membakar kantor NDP, yang selama ini dianggap oleh rakyat Mesir sebagai biang korupsi dan mempraktikkan pemerintahan yang represif. Massa juga membakar kantor NDP di sejumlah provinsi di Mesir.
Militer secara de facto kini mengontrol Mesir. Tank dan kendaraan lapis baja militer dalam jumlah besar bertengger di sekitar gedung-gedung strategis, seperti gedung televisi dan radio, Gedung Kementerian Luar Negeri, Museum Nasional, gedung parlemen, serta alun-alun Tahrir dan Ramses. Tank dan kendaraan lapis baja militer juga ditempatkan di tempat-tempat strategis di kota Alexandria dan Suez.
Kehadiran militer secara mencolok di jalan-jalan kota Kairo, Suez, dan Alexandria itu memenuhi permintaan Presiden Hosni Mubarak agar militer ikut turun tangan bekerja sama dengan aparat keamanan dalam menghadapi para pengunjuk rasa.
Peran militer itu semakin kuat setelah Presiden Mubarak mengumumkan jam malam dari pukul 18.00 hingga pukul 07.00 di seantero negeri Mesir. Helikopter militer terbang rendah di atas kota Kairo pada malam hari, mengontrol jalannya jam malam itu.
Sejak Revolusi 1952 yang mengubah dari sistem monarki ke sistem republik di Mesir, militer telah dua kali turun tangan mengembalikan keamanan dan sekaligus menyelamatkan rezim yang memerintah Mesir.
Dari dua kali itu, pertama, ketika meletus intifadah roti tahun 1977 pada era Presiden Anwar Sadat. Pemerintah saat itu menaikkan harga roti yang menjadi makanan pokok rakyat Mesir. Rakyat secara spontanitas menggelar unjuk rasa di seantero Mesir. Militer turun tangan mengembalikan keamanan dan pemerintah akhirnya menurunkan harga roti. Rakyat kembali tenang.
Kedua, ketika satuan keamanan antihuru-hara memberontak tahun 1986 pada era Presiden Hosni Mubarak. Saat itu Mubarak meminta militer turun tangan menghadapi satuan keamanan antihuru-hara itu.
Kini, Mubarak kembali meminta militer turun tangan menghadapi aksi unjuk rasa luas yang berkobar sejak Selasa (25/1). Namun, kondisi Mesir saat ini berbeda jauh dibandingkan tahun 1977 dan 1986.
Saat ini, isu reformasi sosial, politik, dan ekonomi menjadi wacana kuat di dunia Arab, termasuk Mesir, khususnya pasca-berhasilnya ”Revolusi Tunisia” yang menumbangkan rezim kuat Presiden Zein al-Abidine Ben Ali. Rakyat kini sudah tidak sabar lagi menunggu janji-janji surga pemerintah akan perbaikan kondisi politik dan ekonomi setelah menyadari dan mengetahui seorang pedagang asongan di Tunisia, Mohamed Bouazizi, mampu memicu revolusi yang ”sukses” di negaranya.
Pakar politik dari kajian politik dan strategi Al Ahram, Amr Shubaki, mengatakan, faktor buruknya kondisi ekonomi dan hasil pemilu legislatif November di Mesir yang mengecewakan, dengan adanya manipulasi luar biasa, membantu meletusnya intifadah (letupan) rakyat di Mesir.
Itulah yang kini menggerakkan para pemuda Mesir tanpa dipandu seorang tokoh, atau kekuatan politik tertentu dengan segala latar belakang ideologinya, turun jalan meniru gaya perjuangan para pemuda Tunisia.
Mereka mengusung isu yang sama, yaitu kemiskinan, pengangguran, kehilangan harapan masa depan, ketertutupan politik, tiadanya kebebasan, dan manipulasi pemilu.
Kondisi buruk semacam itulah yang kini ditemui generasi baru di dunia Arab, termasuk Mesir. Maka, tidak heran bila mereka yang turun ke jalan adalah para pemuda berusia 17 tahunan hingga 30 tahun. Di Mesir, para pemuda itu sejak lahir hingga remaja hanya mengenal Hosni Mubarak sebagai presiden. Korban terbesar akibat kondisi ekonomi dan politik yang buruk itu adalah para pemuda atau generasi muda yang tumbuh berkembang di era internet ini. Mereka menjadi putus asa dan kehilangan harapan masa depan.
Reaksi dunia
”Presiden Mubarak tidak memahami pesan yang disampaikan rakyat Mesir. Pidatonya sangat mengecewakan. Protes akan terus berlanjut sampai rezim Mubarak tumbang,” tandas pemimpin oposisi Mesir, Mohamed ElBaradei, kepada stasiun televisi France24.
ElBaradei mengaku siap memimpin pemerintahan transisi jika diminta dan akan ikut aksi demonstrasi untuk memaksa Mubarak turun.
Kelompok oposisi yang dilarang pemerintah, Persaudaraan Muslim (Moslem Brotherhood), Sabtu, menyerukan agar transisi kekuasaan berjalan secara damai dengan pembentukan kabinet peralihan. Hari Sabtu, sebagian jaringan telepon seluler mulai aktif kembali, tetapi jaringan internet masih diputus pemerintah.
Presiden AS Barack Obama mendesak pihak berwenang di Mesir tidak melanjutkan menggunakan kekerasan untuk menghadapi para demonstran. Pesan Obama itu disampaikan saat ia menelepon Mubarak secara pribadi selama 30 menit.
Obama mendesak Mubarak mengambil langkah konkret menuju reformasi politik di Mesir dan agar Mubarak mengubah ”momen kegentingan” menjadi ”momen pengharapan”. Washington juga mengancam akan meninjau ulang bantuan bernilai miliaran dollar AS yang selama ini diberikan kepada Mesir apabila aparat keamanan negara itu bertindak kelewat batas terhadap para demonstran.
Mesir adalah salah satu sekutu utama AS di Timur Tengah dan salah satu penerima bantuan AS terbesar di dunia. Tiap tahun, AS menyuplai bantuan 1,3 miliar dollar AS khusus di sektor pertahanan saja.
Pernyataan senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague, Sabtu. Ia mendesak Mubarak menaruh perhatian serius terhadap tuntutan rakyat Mesir. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris David Cameron, yang juga sedang menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, mengatakan, Mesir membutuhkan reformasi.
”Dia harus memanfaatkan momen ini untuk membuat reformasi yang nyata, dan mendasarkan reformasi itu pada nilai-nilai universal yang menjadi hak setiap warga negara di dunia ini,” ujar Hague.
Meski demikian, tak semua pemimpin dunia mendukung pengunduran diri Mubarak. Raja Abdullah dari Arab Saudi mendukung Presiden Mubarak dan menyayangkan pihak-pihak yang telah mengganggu stabilitas dan keamanan Mesir. Sabtu pagi, Raja Abdullah menelepon Mubarak dari Maroko, tempat ia baru saja menjalani operasi tulang belakang.
Menurut kantor berita SPA, Raja Abdullah mengecam para pengacau yang telah mengganggu keamanan dan stabilitas Mesir dengan mengatasnamakan kebebasan berekspresi.
Israel, yang berbatasan langsung dengan Mesir dan menjalin hubungan baik dengan pemerintahan Mubarak selama ini, juga khawatir apabila terjadi perubahan rezim di Mesir, karena itu berarti Israel akan kehilangan satu ”teman” lagi di Timur Tengah dan harus memikirkan strategi baru serta bernegosiasi ulang dengan penguasa Mesir yang baru. (AFP/Reuters/AP/DHF)
Namun, keterlibatan langsung militer mengembalikan keamanan dan ketertiban di seantero negeri Mesir kali ini menimbulkan spekulasi tentang masa depan rezim Mubarak.
Jika gerakan massa besar terus berlanjut di Mesir tanpa terkendali lagi, seperti yang terjadi di Tunisia, apakah sikap militer Mesir akan meniru militer Tunisia?
Ada tiga skenario yang bisa diambil militer Mesir. Pertama, militer mengambil alih kekuasaan langsung yang sekarang secara de facto sudah berada di tangan mereka.
Kedua, militer meminta Mubarak mundur untuk membuka jalan ke arah demokrasi di Mesir dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan transisi sipil, seperti yang terjadi di Tunisia saat ini.
Ketiga, militer mempertahankan rezim Mubarak dengan transaksi politik tertentu seperti Mubarak harus membuka keran demokrasi dan memenuhi tuntutan rakyat, seperti reformasi sosial dan ekonomi untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Mubarak juga diminta tidak mencalonkan lagi dalam pemilu presiden di Mesir pada September tahun ini. Mubarak juga diminta tidak mewariskan kekuasaan kepada putranya, Gamal Mubarak.
Kini di Mesir, segala sesuatu terpulang kepada sikap militer, persis seperti di Tunisia beberapa pekan lalu. Militer berhasil mengamankan tempat-tempat strategis di Mesir, tetapi sikap politik militer dari tiga pilihan tiga skenario tersebut akan pasti ditentukan sesuai dengan perkembangan di lapangan terkait dengan gerakan massa ke depan.
Revolusi Tunisia butuh waktu hampir satu bulan, dari 17 Desember hingga 14 Januari, untuk memaksa militer meminta Presiden Ben Ali mundur. Kini, berapa lama yang dibutuhkan gerakan massa di Mesir untuk membuat militer memaksa mengambil satu dari tiga pilihan itu?
Apa pun pilihan militer nanti, perubahan di Mesir sudah tidak bisa dihindari lagi. Semua pengamat yang memberi komentar di televisi Mesir sepakat, reformasi politik dan ekonomi harus segera dilakukan. Bahkan, ada yang meminta digelar pemilu baru yang bebas dan transparan di Mesir. Masyarakat internasional pun, seperti Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, mengatakan, Mesir segera melakukan reformasi politik dan ekonomi. Itulah realita baru yang dihadapi rezim Mubarak saat ini.
