Kawasan Yang Berubah, Bangsa Yang Akan Sirna
Benarkah pemerintah dengan sungguh-sungguh dalam membangun negeri ini? Ataukah mereka hanya peduli pada partai dan golongannya saja? Mari kita lihat pada fakta-faktanya. Menurut Benny Susetyo (Kompas 4/1/2011) Berbagai tindak kekerasan bernuansa agama sepanjang 2010 merupakan catatan hitam bagi pemerintah saat ini. Kita berhadapan dengan fakta semakin meningkatnya jumlah kekerasan ini dari tahun ke tahun di satu sisi, juga menemukan peran pemerintah yang semakin minimal sebagai otoritas untuk meredakan kekerasan ini di sisi lain. Bahkan, kita seolah semakin jauh dari cita-cita menjadi negara sebagai rumah bersama berbagai golongan. Padahal, kekerasan apa pun bentuknya dan apa pun alasannya sama sekali tidak dibenarkan dalam negara berdasarkan hukum.
Click here for more >>oleh harmen batubara
Di tahun 60 an, Tunisia adalah negeri impian. Tunisia yang pernah menjadi protektorat Perancis, tahun 1881 hingga merdeka tahun 1956 dan menjadi Republik Tunisia (1957), dengan presiden pertama Habib Bourguiba—pemimpin gerakan kemerdekaan. Bourguiba sangat menekankan pada pembangunan ekonomi dan sosial, terutama pendidikan, status perempuan, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Program itu berhasil menciptakan stabilitas politik dan sosial. Kala itu semua harapan adalah keyakinan.
Tetapi, pertumbuhan demokrasi sangat lamban. Bourguiba pun menjadi tokoh yang tak tertandingi dan pada tahun 1975 dinyatakan sebagai ”presiden seumur hidup”. Dan ketika kekuasaan tidak lagi memberikan kesejahteraan pada rakyat, tetapi demi kekuasaan itu sendiri, saat itulah bencana dimulai. Pada tahun 1983, ketika Bourguiba merayakan 25 tahun kekuasaannya, pecah pemogokan, semua dipicu karena memburuknya perekonomian dan naiknya harga kebutuhan pokok. Pada tahun 1987 Zine al-Abidine Ben Ali justru menyingkirkannya untuk kemudian selama 20 tahun melakukan hal yang sama, sang jenderal malah kemaruk harta, kekuasaan dan kekayaan dan kini di singkirkan oleh rakyatnya sendiri.
Yang menarik adalah fakta di kawasan itu, menurut catatan Kompas (14/12/2010) Sejumlah negara di kawasan Arab kini menghadapi ancaman perpecahan secara geografi. Sejumlah negara secara de facto telah terbelah secara sektarian atau mazhab. Beberapa pekan mendatang, persisnya pada 9 Januari 2011, akan digelar referendum untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Sudan selatan. Hampir dipastikan hasilnya adalah pemisahan Sudan selatan dan utara.
Rakyat di Yaman selatan juga melakukan aksi pembangkangan terhadap pemerintah pusat di Yaman utara. Yaman utara dan selatan bersatu pada tahun 1990. Pada 1994, Yaman selatan mencoba memisahkan diri, tetapi dipatahkan oleh militer. Yaman selatan berupaya lagi memisahkan diri.
Yaman terpecah lagi antara wilayah Yaman utara di dekat perbatasan Arab Saudi yang dikontrol kaum Syiah Houthi. Wilayah pegunungan di Yaman timur dan selatan dikuasai Al Qaeda. Yaman selatan dihuni kaum pembangkang Yaman selatan.
Perjuangan rakyat Sahara barat untuk pisah dari Maroko dan mendeklarasikan negara sendiri tidak pernah pula surut. Kini, presiden otoritas wilayah Kurdi Irak, Masoud Barzani, dalam kongres Partai Demokrat Kurdistan (KDP), yang dia pimpin, Sabtu (11/12) di Irbil, juga menuntut hak untuk bisa menentukan nasib sendiri. Semua fasilitas dan kekuasaan besar yang diperoleh rakyat Kurdi setelah ambruknya rezim Saddam Hussein tahun 2003 tidak cukup menggiurkan bagi Kurdi untuk tetap hidup di bawah naungan Irak.
Kurdi saat ini telah mendapat jabatan presiden, menteri luar negeri, dan sejumlah posisi di kementerian lain. Wilayah Kurdi juga menikmati otonomi luas yang hampir menyamai sebuah negara. Semua itu tetap tidak cukup bagi rakyat Kurdi. Hal serupa terjadi di Sudan. Pasca-kesepakatan damai Nifasha tahun 2005, Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) yang berkuasa di Sudan selatan mendapatkan kekuasaan besar.
Sejumlah negara lain di kawasan Arab juga dihantui perpecahan secara sektarian dan mazhab. Irak, selain menghadapi ancaman pemisahan dari kaum Kurdi, kini sesungguhnya telah terbelah antara Irak selatan yang didominasi kaum Syiah dan Irak tengah yang dikontrol kaum Sunni. Irak utara kini praktis sudah ada di bawah otoritas etnis Kurdi.
Lebanon juga mengalami nasib serupa. Lebanon selatan didominasi kaum Syiah, di Lebanon utara ada kaum Sunni. Sebagian wilayah pegunungan dan Beirut timur dikontrol kaum Kristen dan sebagian lagi wilayah pegunungan itu dikontrol kaum Druze.
Palestina pun tak luput dari perpecahan, yaitu antara Tepi Barat yang dikuasai faksi Fatah dan Jalur Gaza yang dikontrol Hamas. Realitas perpecahan terjadi di sejumlah negara Arab. Ini terjadi karena Arab sedang berada dalam titik lemah paling akut.
Bagaimana Indonesia?
Benarkah pemerintah dengan sungguh-sungguh dalam membangun negeri ini? Ataukah mereka hanya peduli pada partai dan golongannya saja? Mari kita lihat pada fakta-faktanya. Menurut Benny Susetyo (Kompas 4/1/2011) Berbagai tindak kekerasan bernuansa agama sepanjang 2010 merupakan catatan hitam bagi pemerintah saat ini. Kita berhadapan dengan fakta semakin meningkatnya jumlah kekerasan ini dari tahun ke tahun di satu sisi, juga menemukan peran pemerintah yang semakin minimal sebagai otoritas untuk meredakan kekerasan ini di sisi lain. Bahkan, kita seolah semakin jauh dari cita-cita menjadi negara sebagai rumah bersama berbagai golongan. Padahal, kekerasan apa pun bentuknya dan apa pun alasannya sama sekali tidak dibenarkan dalam negara berdasarkan hukum.
Kekerasan terjadi sambil mencari legalitasnya sendiri dan seolah memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa setiap persoalan mesti diselesaikan dengan kekerasan pula. Disadari atau tidak. Padahal, hanya bangsa beradab yang mengedepankan akal sehat dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya. Begitu banyak korban kekerasan yang mengutuk bahwa negeri ini adalah egara munafik.
Negeri yang begitu pandai menyusun aturan-aturan manis tapi tidak mampu merealisasikannya di lapangan. Aturan-aturan itu hanya dibuat sebagai pemanis bibir belaka. Kenyataannya ada sebagian kelompok masyarakat yang berusaha untuk memaksakan kehendaknya sendiri dan Negara abai atas situasi itu. Para korban pun kesulitan mencari rasa aman, kepada siapa lagi mereka mengadu.
Kemudian dalam hal kebohongan Pemerintah, Kecuk Suhariyanto (Kompas 21/1/2011) mengedepankan sejumlah tokoh lintas agama membuat pernyataan terbuka. Mereka menyebut pemerintah telah berbohong. Tidak tanggung-tanggung kebohongan itu. Jumlahnya delapan belas, terdiri dari sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Demikian tersiar di pelbagai media. Salah satu kebohongan lama yang disebutkan adalah perihal penyampaian angka kemiskinan. Pemerintah dituduh berbohong karena menyatakan jumlah penduduk miskin 2010 adalah 31,02 juta jiwa, padahal data penduduk yang layak menerima beras miskin 70 juta jiwa.
Demikian juga dalam hal pengelolaan pemerintahan, khususnya terkait otonomi daerah munculnya berbagai dilemma, seperti antara keinginan mempertahankan bentuk negara kesatuan sebagai arus atas dan keinginan untuk menampung kekhasan-kekhasan yang mengarah ke federalistik sebagai arus bawah. Daerah menginginkan otonomi luas, dan mengangkat kembali karakteristik sejarahnya. Pemerintah kini tengah mengelola bagaimana suatu Otonomi daerah yang bisa mengelola kekuasaan otonominya, tetapi tidak mengingkari kedaulatan NKRI.
Memang yang kita lihat saat ini di lingkungan para Elit Partai di Negara kita adalah adanya semangat ala Bourguiba dan Ben Ali yang tengah kemaruk untuk memupuk, memperkuat kekuatan dana para pemilik Partai
Indonesia berbeda dengan Tunisia dan berbeda dengan negeri Arab lainnya, tetapi Indonesia justeru dari dahulu secara fakta terlihat tidak cukup lihai dalam mengelola pluralismenya. Dan tergolong sangat ekstrem dalam reaksi terhadap tantangan situasi. Indonesia pernah memakai demokrasi parlementer liberal selama 15 tahun (1945-1960) dengan 10 perdana menteri atau rata-rata kabinet cuma 1,5 tahun berkuasa, faktanya rakyat selalu dirugikan, pemerintah hanya sibuk dengan urusan kekuasaannya.
Bung Karno mencoba cara lain dengan jalan ekstrem yang berbeda yakni cara diktator, tetapi cuma bisa bertahan enam tahun sistem itu kemudian digantikan Orde Baru oleh Soeharto dan bisa bertahan 32 tahun memerintah Republik Indonesia. Dalam era ini mirip dengan cara Bergouiba, ekonomi maju tetapi kehidupan demokrasi terpasung. Orde baru hancur. Kemudian muncul era Reformasi tetapi ujung-ujungnya juga sama, menjadikan jumlah partai sebanyak-banyaknya. Kemudian MPR dan DPR (hasil pilhan rakyat itu) justeru mengebiri kekuasaan presiden sehingga presiden terpilih harus mau berbagi kekuasaan dalam wujut Setgab. Artinya presiden terpilih harus bekerja sama dengan parlemen multipartai yang sulit dijamin loyalitas maupun solidaritasnya. Nyatanya itulah yang kita miliki saat ini dan dari dahulu yakni Pemerintahan yang tidak bisa bekerja efektip dan kalaupun bisa bekerja dengan baik, maka caranya yang salah. Hal seperti itu kita alami pada era Orde Baru.
Indonesia membutuhkan pimpinan yang kuat, yang mampu mengelola system yang ada dengan cara-cara yang elegan; mereka boleh bertarung antar partai tetapi pembangunan harus tetap jalan. Nah kalau tahun 2011 ini para pimpinan Lintas Agama mengemukakan 18 kebohongan, maka sebaiknya semua pihak agar berbenah dan mau membangun Indonesia yang lebih baik. Kalau tidak ya, NKRI akan mengikuti nasib Negara-negara Arab yang akan kehilangan wilayah dan bangsanya sekaligus.
