Kawasan Timur Ditelantarkan, Pusat Harus Cerdas
Kalangan dunia usaha mendukung komitmen para pejabat yang menuntut perlakuan adil kepada pemerintah pusat dalam upaya memacu pembangunan di kawasan timur Indonesia atau KTI. Agar terjalin sinergi konkret dengan pemerintah, pengusaha meminta peningkatan pagu kredit dan kemudahan perizinan.
Hal itu dikemukakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Utara Ronny Lumempouw di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (9/2). Hal senada diungkapkan Direktur Utama PT Kawasan Industri Makassar Bachder Djohan terkait diskusi pembangunan KTI di Makassar, Senin (8/2).
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal Zaini pada pembukaan diskusi tersebut mengaitkan percepatan pembangunan KTI dengan kunci pencapaian tiga target pembangunan nasional. Salah satu target itu adalah pertumbuhan ekonomi 7 persen (bukan 27 persen seperti ditulis Kompas, Selasa 9/2).
Ronny berharap pemerintah memberikan insentif kepada industri agar bisa bisa merangsang dunia usaha. Insentif itu bisa berupa batas kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. ”Selama ini batas kredit Rp 15 miliar bagi kami dirasa belum cukup bagi pembangunan industri di kawasan timur,” kata Ronny.
Ronny menambahkan, insentif lainnya bisa berupa kemudahan pengurusan izin. Untuk sektor perikanan, misalnya, kewenangan pengurusan surat izin penangkapan ikan (SIPI) bagi kapal bertonase di atas 30 gross ton (GT) lebih baik dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi. Selama ini SIPI untuk tonase di atas 30 GT hanya bisa diurus di Jakarta. ”Bila kewenangan itu dilimpahkan, industri sektor perikanan di KTI akan lebih efisien,” katanya.
Senada dengan itu, Direktur Utama PT Kawasan Industri Makassar Bachder Djohan menilai, selama ini pengusaha di KTI masih harus berusaha sendiri mencari permodalan tanpa dukungan dari pemerintah. Bachder juga menyoroti ketidakonsistenan dalam perencanaan dalam jangka waktu tertentu tanpa terganggu pergantian pemerintahan.
Pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Khairun, Ternate, ini menilai, pemerintah pusat dengan ”kacamata Jakarta” terlalu dominan dalam menentukan kebijakan pembangunan KTI. Pemerintah perlu mengubah paradigma dengan mengakomodasi usulan dari bawah.
Prof Dr La Sara, Pembantu Rektor I Universitas Haluoleo Kendari—anggota kelompok kerja Forum KTI—menilai, KTI butuh lebih banyak pusat pengolahan perikanan. Karena itu, pusat pengolahan jangan terpusat di Jawa dan Sumatera yang sudah melampaui kapasitas tangkap.
Sikap KTI
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida menilai, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono masih menelantarkan KTI. Sejauh ini, pemerintah tidak memiliki kebijakan khusus untuk mempercepat pembangunan di sana.
Pernyataan itu disampaikan Laode menanggapi kekecewaan para pejabat di KTI yang berniat tidak akan menandatangani hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musresbang) apabila tidak membangkitkan KTI.
”Aspirasi untuk memblokir hasil Musresbang itu bagian dari ekspresi spontan karena kekecewaan mereka kepada pemerintah selama ini yang cenderung mengabaikan atau bahkan menelantarkan KTI,” kata Laode, DPD dari Sulawesi Tenggara.
Pemerintahan Yudhoyono, menurut Laode, seharusnya memfokuskan pembangunan Indonesia di KTI, bukan di Jawa atau Sumatera, karena KTI sangat tertinggal. Kendati penduduk di KTI hanya 19 persen dari total penduduk Indonesia, wilayah KTI melingkupi 67 persen wilayah Indonesia. Sekitar 80 persen potensi sumber daya alam Indonesia juga berada di KTI.( Kompas: SUT/ELD/ANG/NAR/10/2/ 2010)
