China Mengamankan Stabilitas Kelangsungan Pembangunannya

Berbagai fakta belakangan ini memperlihatkankehawatiran negara-negara kawasan terhadapkegiatan China di wilayah ini kian bertambah. Kekhawatiran campur ketakutan negara-negara Asean tentang dominasi China, misalnyaterkait pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA); anehnya dalam retorikanya justeru China berkeinginan agar negara-negara di kawasan ini jangan terlalu khawatir terhadap pembangunan kekuatan China. Misalnyapidato PM China Wen Jiabao, dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia Mei 2011,menekankan dua kalimat penting yang memberikan indikasi sangat kuat tentang upaya kerja sama di kawasan Asia Tenggara.

Terlebih lagi China kini tengah memulai peluncuran Kapal Induknya.Kapal sepanjang 300 meter ini mampu membawa 17 pesawat tempur sekelas Sukhoi Su-33 dan Su-25 serta 24 helikopter sekelas Kamov Ka-27.Kapal induk itu paling cepat akan diluncurkan akhir Juni 2011 atau awal Juli. Jika hal tersebut jadi, China akan menjadi negara ketiga di Asia yang memiliki kapal induk setelah India dan Thailand.Para pengamat militer mengatakan, pengoperasian kapal induk ini menandakan China akan menjalankan strategi ”Laut Biru”, yakni memproyeksikan kekuatan militer China hingga jauh dari wilayah teritorialnya.

Kehadiran PM Wen Jiabao sebelum pelaksanaan KTT ASEAN dan menjelang KTT Asia Timur (AEM) seolah memberikan tanda atau isyarat yang jelas, ASEAN adalah bagian penting dari pertumbuhan ekonomi China. Dinamika regionalisme melalui mekanisme ASEAN+3 dan ASEAN+8 dalam AEM akan membuka babakan baru kerja sama internasional yang lebih damai dan saling menguntungkan di kawasan. Dalam konteks ini dan selama ini China selalu ingin untuk lebih dihargai. China ingin agar mereka ditempatkan pada posisi yang bersahabat melalui kebijakan yang mereka sebut sebagai heping jueqi (kebangkitan damai) yang terlihat dalam Inisiatif Chiang Mai dalam ASEAN+3yang mampu ikut mempercepat pemulihan ekonomi dan keuangan negara-negara kawasan. Solidaritas China pun ditunjukkan dengan mempertahankan mata uang yuan untuk tidak didevaluasi.

Secara formal China sebenarnya sudah mengikuti keinginan negara-negara Asean yakni untuk mengakui tidak akan ada pergolakan di kawasan. Pada Agustus 2010, ASEAN mendesak China untuk menyetujui sebuah kode etik regional yang lebih mengatur dan mengikat semua pihak. Pada 2002, negara-negara pengklaim Spratly hanya membuat deklarasi bersama, yang dianggap kurang mengikat. Isinya agar para pihak tidak berbuat hal-hal yang bisa mengganggu stabilitas kawasan.

Di sisi lain Amerika sebagai kekuatan Dunia tentu juga tidak ingin kekuatan baru menggrogoti pengaruh mereka di kawasan ini. Secara terus terang AS mengatakan bahwa” merekamenunggu sampai ASEAN dan China setuju untuk duduk bersama, hingga ASEAN siap mengajukan maksud dan tujuannya”. Nah kalau ada yang perlu dibantu. Maka tidak diragukan lagi AS selalu siap membantu.Hal itu dikatakan Duta Besar AS untuk Filipina Harry Thomas Jr di Manila, (4/10/2010).

Thomas menambahkan, kode etik semacam itu akan menjamin stabilitas serta kebebasan pelayaran dan perdagangan internasional. Pada akhir September, Presiden AS Barack Obama menggelar pertemuan dengan para pemimpin ASEAN di New York, AS. Sebelumnya, China memperingatkan agar AS tidak ikut campur tangan. China selalu menghindar untuk membicarakan sengketa Spratly dengan ASEAN secara bersama-sama. China lebih memilih perundingan bilateral dengan setiap negara pengklaim.Dalam beberap kesempatanChina jugaberkali-kali mengingatkan PBB agar tidak ikut campur dalam sengketa perairan Laut China Selatan, terutama di Kepulauan Spratly. Menurut China, PBB sama sekali tidak punya hak untuk ikut melibatkan diri di sana.(AFP/AP/Reuters/DHF)

Bagaimana Melihat China

Menarik untuk dibaca adalah tulisan Jimmy S Harianto (kompas) terkait bagaimana China memelihara stabilitas bagi kehidupan mereka bernegara, baik itu di dalam negeri serta di kawasan mereka berintegrasi. “Kalau saja boleh ditanya, sila apakah yang harus dipatuhi di Republik Rakyat China sekarang ini, kata yang terungkap dari pejabat mereka adalah stabilitas. Sila kedua, stabilitas. Dan, sila ketiga pun bisa jadi stabilitas.”

”Tanpa stabilitas, rakyat tidak bisa mencari uang. Ekonomi tidak akan jalan,” ungkap Jiang Weiqiang, pejabat tinggi Pemerintah China yang berpangkat direktur jenderal dari Kantor Dewan Informasi Negara, kepada sejumlah wartawan Indonesia di sebuah restoran di Beijing, pertengahan tahun lalu.

Menurut Jiang Weiqiang, stabilitas ada di atas segalanya di China, yang saat ini sangat menjunjung tinggi kemajuan ekonomi negerinya. Karena itu, melakukan tindak destabilisasi dipandang oleh negara sebagai sebuah tindak pelanggaran terberat. Negara tidak akan berkompromi terhadap pelanggar yang menggoyahkan atau bahkan membuyarkan stabilitas negeri. Apa pun alasannya, termasuk pula atas nama hak asasi manusia.

”Apakah saya tampak seperti orang komunis? Apakah di luar sana (di jalanan dan di seantero Beijing) tidak ada kebebasan? Apa pun bisa dilakukan di negeri ini, bebas, kecuali merusak stabilitas. Atau, untuk kaum mudanya, melakukan tindak yang merusak mentalitas, seperti halnya pornografi,” ungkap Jiang Weiqiang pula.

Penampilan pejabat ini memang menunjukkan apa yang dikatakannya tadi, setidaknya ”kebebasan”-nya dalam berpakaian. Ia mengenakan jins dan kemeja hem ”Barat” ketika menemui kami bersantap di restoran, pada jam petang (selepas jam kerja). Tentu, ini tidak akan terjadi pada tahun 1980-an, misalnya. Pejabat-pejabat di China pada awal 1980-an harus selalu memakai baju zhongshan, pakaian khas yang oleh orang Barat disebut sebagai baju Mao karena memang dulu Mao Zedong selalu mengenakan baju berkerah pendek melingkar dan bersaku empat ini.

Kini di jalanan kota Beijing, bahkan juga kota lain, seperti Guangzhou, Shengzhen, atau Chongqing di barat China, geliat kebebasan berpakaian memang tampak di mana-mana. Di Beijing, perempuan modis berbaju tanktop pun berseliweran. Apalagi di Shengzhen, kawasan yang lebih bebas di selatan, tak jauh dari Hongkong.

Para pejabat, seperti juga Jiang Weiqiang, berbicara terbuka. Menjawab pertanyaan apa pun kecuali menyangkut isu yang bisa mengguncang stabilitas negeri, seperti halnya peristiwa berdarah di Tiananmen 4 Juni 1989 atau soal pergolakan para biksu Buddhis di Tibet tahun 2008, yang biasa disebut oleh Pemerintah China sebagai ”Peristiwa 14 Maret”.

Peristiwa di Tibet 2008, yang meluas sampai ke provinsi China, Gansu, yang berbatasan dengan Provinsi Xinjiang, dinilai mengguncang stabilitas dan mengingatkan akan ”luka lama” saat terjadi peristiwa Tibet 1959. Pergolakan Tibet 1959 yang menewaskan sedikitnya 92.000 warga Tibet yang berpenduduk 6 juta jiwa—serta memaksa pemimpin Buddhis Tibet, Dalai Lama, hengkang dari negerinya untuk kemudian menetap di Dharamsala, India—sampai kini digolongkan sebagai peristiwa yang ”tak boleh diungkit-ungkit”. Mempertanyakannya sama saja dengan menggugat stabilitas.

Pola Baru

Kompas menuliskan SELASA /22/6/2011- China sepertinya semakin jengah dengan sikap melawan Vietnam dalam konflik perebutan wilayah di Laut China Selatan. Kejengahan itu tampak dari editorial surat kabar milik Partai Komunis di China, Global Times, yang dengan terang-terangan mengancam Vietnam.Dalam editorialnya, Selasa (21/6), Global Times menyebutkan, China tak akan ragu menerima tantangan Vietnam jika negara itu mengajak berperang. China akan menghancurkan armada perang Vietnam dengan kekuatan senjata yang dimiliki.

”Kalau Vietnam ingin berperang di Laut China Selatan, China pasti akan menjawab tantangan itu. China punya kekuatan sangat besar untuk menghancurkan armada laut yang Vietnam kirim. China tidak akan menunjukkan rasa belas kasih kepada lawan-lawannya mengingat kekhawatiran akan dampak global dari kasus ini,” tulis editorial Global Times.

Isi editorial itu keluar tak lama setelah kedua negara menggelar patroli laut bersama di perairan perbatasan kedua negara di Teluk Tonkin. Patroli bersama yang berlangsung di tengah memanasnya hubungan kedua negara itu adalah yang kesebelas kalinya sejak dimulai tahun 2005. Kemarahan China diyakini juga dipicu sikap Vietnam yang menyambut baik keterlibatan Amerika Serikat dalam sengketa Laut China Selatan. Beijing selama ini berkeras sengketa harus diselesaikan bilateral.

Dalam editorialnya, Global Times juga menyebutkan, China tak khawatir kalau serangannya ke armada perang Vietnam bakal memicu konflik langsung dengan Angkatan Laut AS. AS memang getol ingin terlibat dalam sengketa Laut China Selatan dengan alasan ingin menjamin kebebasan navigasi di perairan itu.

Diminta terlibat

Senin lalu, Senator AS dari Partai Republik, John McCain, mendesak pemerintahnya agar lebih aktif campur tangan membantu negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi sikap agresif China, terutama dalam sengketa di Laut China Selatan. Menurut McCain, yang mantan perwira menengah AL AS, Washington harus memperluas dukungan politik dan militernya ke negara-negara Asia Tenggara serta memperkuat barisan mereka menghadapi China. Dukungan itu termasuk membangun sistem peringatan dini hingga mengerahkan kapal perang AS ke perairan sengketa jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

”China selalu mencari dan mencoba mengeksploitasi perpecahan yang memang ada di dalam ASEAN. Mereka mempermainkan kondisi itu untuk kemudian menekan negara-negara terkait demi agenda kepentingan dan keuntungan China sendiri,” ujar McCain saat berbicara di depan konferensi lembaga pemikir Pemerintah AS, Center for Strategic and International Studies. Pekan lalu AS dan Vietnam mengeluarkan seruan bersama tentang resolusi damai dalam penuntasan sengketa di Laut China Selatan. Namun, AS menyatakan tidak akan mengambil posisi tertentu dalam sengketa teritorial di perairan itu.

McCain menegaskan, AS selama ini menyambut baik hubungan kerja sama dengan China dan sama sekali tidak ingin mencari konflik. Akan tetapi, AS juga mempertanyakan perilaku agresif China dan klaim teritorialnya yang tidak bisa dibenarkan. ”Pihak AS berkepentingan untuk mencegah negara mana pun secara keras kepala terus melakukan bullying untuk memaksakan keinginannya di Laut China Selatan,” ujarnya.

Bantahan China

Pekan lalu, China berkeras pihaknya tak tertarik menggunakan kekerasan dalam sengketa itu. China bahkan mendorong negara yang terkait berbuat banyak untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan itu. Berbicara di konferensi Washington, Su Hao, seorang sarjana China Foreign Affairs University di Beijing, berkeras negaranya tidak pernah bersikap keras dalam persoalan itu. Su, yang mengaku tak mengatasnamakan Pemerintah China, mengibaratkan China sebagai ”raksasa ramah” yang ingin selalu berteman, tetapi kebetulan berada di sebuah lingkungan yang tak bersahabat.

Su juga mengkritik, ketegangan di Laut China Selatan justru meningkat setahun setelah pernyataan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton di Hanoi, Vietnam, yang melontarkan isu kebebasan navigasi di perairan itu. China dipastikan bakal mengujicobakan kapal induk buatannya, yang akan berlayar mulai 1 Juli, bersamaan dengan peringatan 90 tahun Partai Komunis. Militer China mengakui uji coba itu sekaligus menjadi efek penggentar dengan menunjukkan kemampuan dan kekuatan AL China. (AP/AFP/DWA)