Beberapa waktu lalu Menteri Pertahanan China Liang Guanglie bertemu dengan mitranya dari Filipina, Menhan Voltaire Gazmin. Keduanya sepakat agar masing-masing negara mencegah tindakan unilateral yang bisa memicu ketegangan di kawasan. Sebelumnya Filipina, memprotes China karena dinilai merusak kedamaian dan stabilitas Asia dengan mengirim kapal-kapal perang ke Laut China Selatan untuk mengintimidasi. Hal yang sama juga ada di Vietnam. Bagi Vietnam misalnya, sengketa wilayah itu sangat peka dalam menimbulkan kemarahan. Vietnam sebagai negara yang pernah dijajah China selama seabad sudah lebih dari cukup, ditambah lagi China pernah menyerang dan mengambil alih pulau Paracel pada tahun 1974. Pada 1988 China dan Vietnam terlibat perang singkat dekat Spratly. Lebih dari 70 pelaut Vietnam tewas saat itu. Kepulauan Spratly dengan lebih dari 100 pulau kecil, atol, dan karang diklaim seluruhnya atau sebagian oleh China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Paracel, yang direbut China dari Vietnam selatan pada tahun 1974, juga diklaim oleh Taiwan.
Click here for more >>
Asean Belum Mampu Selesaikan Konflik Perbatasan di Kawasan
Faktanya memperlihatkan konflik yang bermula dari perbatasan adalah persoalan kawasan yang cukup menonjol dewasa ini. Yang terahir kita lihat adalah konflik batas antara Thailand-Kamboja. Indonesia sebagai ketua Asean 2011, juga tidak mempunyai banyak opsi, kecuali untuk mengajak agar kedua negara yang berkonflik untuk lebih memilih cara-cara damai daripada menggunakan kekerasan dengan senjata. Asean hanya bisa memberikan “fasilitasi” yang tidak memihak dan berharap kedua negara bisa menemukan cara penyelesaiannya sendiri.
Kemudian kita juga mendengarkan berbagai protes keras dari Filipina dan Vietnam terkait apa yang dilakukan China di wilayah yang disengketakan di kepulauan paracel dan Spratly laut china selatan. Filipina mengeluarkan pernyataan resmi yang menuduh China telah merusak kedamaian dan stabilitas di Asia dengan mengirimkan kapal-kapal perang. Ini bertujuan mengintimidasi pihak-pihak yang bersengketa di kawasan Laut China Selatan. Pernyataan tersebut dikeluarkan Departemen Luar Negeri Filipina, Sabtu (4/6), dua hari setelah Presiden Filipina Benigno Aquino mengeluarkan daftar pelanggaran yang dilakukan kapal- kapal perang China terhadap para pelaut Filipina ( kompas /5/6/2011).
Kekuatan di Kawasan dan Global
China dan ASEAN sudah menandatangani deklarasi sikap (Declaration on the
Conduct of Parties in the South China Sea) tahun 2002, yang pada intinya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa teritorial di kawasan ini secara damai. Namun faktanya, China justru bertindak makin agresif beberapa tahun belakangan. Tahun lalu, beberapa pejabat China menyebut Laut China Selatan termasuk dalam ”kepentingan inti” China, yang artinya negara itu siap berperang untuk membela klaimnya. Harmen Batubara www.harmenbatubara.com
Begitu pula dengan Vietnam, ratusan warga di dua kota utama Vietnam, yakni Hanoi dan Ho Chi Minh, menggelar unjuk rasa bertajuk ganyang China, Minggu (5/6). Mereka seperti hendak menyambut pernyataan Filipina Benigno Aquino III sebelumnya, yang menuding China telah merusak stabilitas di Asia melalui intimidasi militer di Laut China Selatan.Lebih dari 300 orang sambil meneriakkan ”ganyang China” berpawai menuju Kedutaan China di Hanoi, Vietnam, Minggu (5/6). Massa memprotes pelanggaran kedaulatan wilayah Vietnam oleh China di Laut China Selatan, yang dipersengketakan.
Aksi protes seperti ini jarang terjadi di Vietnam. Media di Vietnam juga melaporkan, sekitar 1.000 orang melakukan aksi serupa di konsulat China di Ho Chi Minh, kota besar lainnya yang terletak di Vietnam selatan.Para pendemo, sebagian besar mahasiswa dan kaum muda, bergerak melalui pusat kota Hanoi dengan meneriakkan yel-yel anti-China. Sebagian besar pengunjuk rasa itu mengenakan kaus berwarna bendera Vietnam, merah kuning. Mereka menyanyikan lagu-lagu patriotik pertanda kemarahan atas ”pelanggaran kedaulatan wilayah negara mereka” di Laut China Selatan.
Kenyataan di Lapangan
Beberapa waktu lalu Menteri Pertahanan China Liang Guanglie bertemu dengan mitranya dari Filipina, Menhan Voltaire Gazmin. Keduanya sepakat agar masing-masing negara mencegah tindakan unilateral yang bisa memicu ketegangan di kawasan. Sebelumnya Filipina, memprotes China karena dinilai merusak kedamaian dan stabilitas Asia dengan mengirim kapal-kapal perang ke Laut China Selatan untuk mengintimidasi.
Hal yang sama juga ada di Vietnam. Bagi Vietnam misalnya, sengketa wilayah itu sangat peka dalam menimbulkan kemarahan. Vietnam sebagai negara yang pernah dijajah China selama seabad sudah lebih dari cukup, ditambah lagi China pernah menyerang dan mengambil alih pulau Paracel pada tahun 1974. Pada 1988 China dan Vietnam terlibat perang singkat dekat Spratly. Lebih dari 70 pelaut Vietnam tewas saat itu.
Kepulauan Spratly dengan lebih dari 100 pulau kecil, atol, dan karang diklaim seluruhnya atau sebagian oleh China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Paracel, yang direbut China dari Vietnam selatan pada tahun 1974, juga diklaim oleh Taiwan.
Kekuatan di Kawasan
Mmemang perlu juga kita dengar bagaimana komentar Menhan AS terkait ketegangan ini. Menteri Pertahanan AS Robert Gates memperingatkan, penumpukan masalah teritorial di kawasan Laut China Selatan bisa berujung pada konflik bersenjata. ”Saya khawatir, tanpa rambu- rambu yang jelas, tanpa kesepakatan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, akan terjadi bentrokan. Dan itu akan merugikan semua pihak,” tutur Gates dalam konferensi keamanan regional di Singapura, Sabtu (3/6/2011)
China dan ASEAN sudah menandatangani deklarasi sikap (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea) tahun 2002, yang pada intinya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa teritorial di kawasan ini secara damai. Namun faktanya, China justru bertindak makin agresif beberapa tahun belakangan. Tahun lalu, beberapa pejabat China menyebut Laut China Selatan termasuk dalam ”kepentingan inti” China, yang artinya negara itu siap berperang untuk membela klaimnya.
Leszek Buszynski, pengamat hubungan internasional kawasan Asia Pasifik dari International University of Japan, mengatakan, salah satu faktor penyebab berlarut-larutnya penyelesaian sengketa Laut China Selatan adalah perpecahan dan ketidakkompakan ASEAN sendiri.”ASEAN tak punya banyak pilihan dalam situasi ini selama mereka tetap terpecah dan tidak kunjung membangun konsensus tentang bagaimana merespons masalah ini,” tutur Buszynski dalam diskusi ”Prospek Kerja Sama dan Konvergensi dari Berbagai Masalah dan Dinamika di Laut China Selatan” di Jakarta (31/5/2011). Buszynski berpendapat, pendekatan ASEAN melalui cara-cara diplomatik akan tidak efektif di hadapan China, yang makin condong memperluat dan memanfaatkan penggunaan strategi kekuatan angkatan lautnya. (AFP/Reuters/DHF/MI/Kompas)
Sebetulnya masih ada sengketa batas antara Jepang dan Rusia (meskipun bukan di Asia Tenggara, tetapi masih di kawasan Asia). Mereka saling klaim atas kepulauan Kuril, yang terletak di antara Pulau Hokkaido, Jepang, dan Semenanjung Kamchatka, Rusia, diklaim Jepang sebagai bagian wilayah mereka di kawasan utara. Jepang terus menuntut pengembalian Kepulauan Kuril, yang telah diduduki Rusia sejak tahun 1945.
Jepang sering mengingatkan Rusia soal penanda tanganan perjanjian tahun 1855, yang menetapkan kepemilikan kepulauan tersebut oleh Jepang. Terkait perjanjian itu, Pemerintah Jepang bahkan menetapkan tanggal 7 Februari sebagai Hari Kawasan Utara Jepang. Tetapi nampaknya Rusia berpikiran lain presiden Rusia Dmitry Medvedev sudah sering mengumumkan kebijakannya untuk memperkuat dan memodernkan persenjataan di pangkalan Rusia, yang didirikan di kawasan yang dipersengketakan itu. Misalnya tahun lalu Presiden Medvedev juga sempat membuat Jepang meradang ketika berkunjung ke gugus kepulauan itu. Wilayah tersebut telah diperebutkan kedua negara sejak akhir Perang Dunia II. Kunjungan Medvedev itu menjadi yang pertama yang dilakukan seorang pemimpin Negeri Beruang Merah, bahkan sejak negeri itu masih bernama Uni Soviet.
Demikian juga dengan persoalan perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara tetangganya, sungguh masih sangat banyak persoalan dan permasalahannya. Baik di perbatasan darat maupun perbatasan laut. Hal serupa terdapat juga antara RI-Timor Leste, juga antara RI-Singapura.
Solusi Ala Sipadan-Ligitan
Bagaimanapun dan meskipun sesungguhnya pihak Indonesia merasa di “liciki” oleh Malaysia atas sengketa pulau Sipadan dan Ligitan, penyerahan penyelesaian kedua pulau itu ke Mahkamah Internasional adalah sesuatu yang perlu dipujikan. Begitu juga sengketa pulau atas Pedrabranca antara Malaysia dan Singapura, yang dimenangkan oleh Singapura adalah salah satu contoh yang bisa dijadikan acuan. Artinya kedua negara sepakat dan mempercayakan sepenuhnya pada peradilan Internasional dan kemudian bersedia menerima hasilnya, meskipun hal itu sangat menyakitkan.
Kalau kita kembali ke kawasan Asean maka segera terlihat bahwa ASEAN masih memiliki kelemahan untuk membuat negara-negara anggota mematuhi mekanisme ASEAN. Padahal justeru ASEAN mendapat dukungan dari pihak luar yakni dukungan dari Dewan Keamanan PBB dalam gencatan senjata Thailand-Kamboja pada Februari 2011 dan bantuan Mahkamah Internasional pada Juli 2011.
Indonesia sebagai negara paling besar potensi ekonominya, paling banyak populasinya, paling luas wilayahnya, dan paling optimistis dengan ASEAN harus mengambil inisiatif dan memperlihatkan jalan yang sudah teruji memberikan hasil yakni dengan menyerahkan penanganannya ke Mahkamah Internasional (ICJ) sehingga konflik batas itu tidak lagi menjadi duri dalam daging bagi pembangunan kawasan. Memang akan sangat baik kalau Asean mempunyai “formula” yang bisa diterima semua pihak dan bisa menyelesaikan konflik kawasan yang ada. Tetapi kalau kita realistic, hals seperti itu masih sebatas angan-angan. Permasalahan yang dimiliki oleh para anggota Asean itu sendiri juga tidak kurang peliknya.
