Aktifis Disintegrasi Papua, Memulai Kampanye Dengan Pola Baru

Oleh harmen batubara

Diperkiarakan akan ada dua kapal yang mengangkut sekitar 20 lebih aktivis Disintegarsi Papua yang menyebut dirinya ‘Freedom Flotilla’ pro-Papua Merdeka tengah bergerak dari Australia menuju Papua Nugini. Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, selain mengawasi, pihaknya juga sudah menerima penjelasan dari Dubes Australia untuk Indonesia, Greg Moriaty, bahwa dua kapal pengangkut aktivis pro-Papua Merdeka itu berlayar dari Cairns ke Papua Nugini, bukan ke Indonesia atau Papua.

Meski demikian, Pemerintah RI (Menkompolhukam) tetap menyampaikan pernyataan sikap ke pemerintah Australia. “Saya sampaikan ke Dubes Australia, sebaiknya tidak boleh ada negara menjadi tempat untuk pemberangkatan siapapun yang mengganggu kedaulatan negara lain. Sangat jelas. Tetepi Pemerintah Australia (Menlu) sendiri mengatakan tak berwenang melarang warga negaranya berlayar keluar dari pelabuhan Australia sepanjang hal itu legal. Namun, Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr memastikan, Pemerintah Indonesia berwenang untuk menangani jika kapal-kapal itu masuk Indonesia secara tidak sah. Kita bisa melihat bagaimana lihainya pihak Australia dalam hal Diplomasi, sejauh itu memperlihatkan kedaulatannya.

Tapi Bagaimana Cara Indonesia?

Bagaimana Indonesia menghadapi profokasi seperti ini? Cara seperti apa sebenarnya yang bisa dilakukan agar terlihat lebih elegan?  Kalau saya yang jadi penentu, maka saya akan siapkan cara penyambutan dengan pesta bakar Ubi–Babi di lokasi tertentu-misalnya di daerah perbatasan-Arso. Undang tokoh-tokoh pro kemerdekaan Papua untuk menyambut dan berikan bahan keperluan Pesta-berikan kesempatan mereka bersuka ria selama 12 jam-dan setelah itu pesta harus selesai dan semua peserta pesta harus kembali ke tempatnya masing-masing. Selesai.

Tetapi yang terlihat bahwa Indonesia belum menemukan dan memainkan cara penanganan yang elegan, kecuali dengan SOP standar seperti : Pemerintah Indonesia pun telah menginstruksikan TNI AL dan AU untuk bersiaga dan mengawasi pergerakan mereka.

Kalau cara Australia lain lagi. Hal itu terlihat dari yang ditegaskan Carr (Bob Carr, Menlu) kepada Kompas, Selasa (20/8), menyikapi pelayaran kapal West Papuan Freedom Flotilla. Mengutip surat kabar Guardians, sejumlah aktivis tengah berlayar menuju Merauke sebagai bentuk kampanye mereka menentang kekerasan terhadap warga asli Papua yang mereka klaim kerap dilakukan aparat keamanan Indonesia.

Pemerintah Australia tak berwenang melarang warga negaranya berlayar keluar dari pelabuhan Australia sepanjang hal itu legal. Namun, Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr memastikan, Pemerintah Indonesia berwenang untuk menangani jika kapal-kapal itu masuk Indonesia secara tidak sah.

”Jika mereka melanggar aturan hukum Indonesia, sudah seharusnya berhadapan dengan aturan hukum Indonesia dan penerapannya. Mereka harus menghadapi konsekuensinya. Kami tak keberatan dengan penerapan aturan hukum di Indonesia,” ujar Carr.

Kepada para aktivis itu, Carr mengatakan, pembayar pajak di Australia tak akan mendukung ulah mereka jika melanggar aturan hukum di negara lain. Isu tersebut juga dibahas Carr saat menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu RI Marty Natalegawa setelah keduanya mengikuti Konferensi ”Irregular Movement of Persons” di Jakarta. ”Menlu Marty menyambut baik pernyataan dan sikap saya itu,” ujar Carr.

Dalam pernyataan persnya, Carr juga memperingatkan para aktivis warga negaranya itu diancam hukuman penjara lima tahun jika nekat melanggar aturan imigrasi Indonesia karena memaksa masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin. Kemlu Australia juga menuduh para aktivis selama ini menyebarkan kabar bohong yang kasar, seolah-olah agenda kemerdekaan Papua sudah menjadi agenda internasional.

Kapal berpenumpang 20 aktivis itu diketahui berangkat dari Pelabuhan Cairns, Negara Bagian Queensland, Australia, pada 17 Agustus lalu. Mereka diperkirakan mencapai wilayah Indonesia dalam tiga pekan mendatang. Dalam kesempatan terpisah, Marty mengakui Carr mengangkat isu itu dalam pertemuan bilateral. Pemerintah Indonesia hanya bersikap mendengarkan pemaparan dan komitmen Australia terhadap kedaulatan Indonesia dan tidak merasa perlu menyatakan protes terkait kasus itu. ”Kami tidak ingin menanggapi ulah kelompok tertentu yang sekadar mencari publisitas dan tak tahu pasti apa yang terjadi di Papua,” ujar Marty.

Akhir pekan lalu, Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan, pemerintah melalui kemlu sudah mengingatkan perwakilan Australia agar memperhatikan aspek legalitas dan izin yang berlaku saat memasuki wilayah kedaulatan negara lain. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan, kapal aktivis Australia itu tidak akan berlayar ke Papua, tetapi Papua Niugini. (why/dwa)

Pendapat Para Pengamat Lainnya

Terkait pergerakan kapal aktivis pro-Papua Merdeka, Wakil Ketua Komisi I DPR Mayjen (Purn) TB Hasanuddin dalam rilisnya menyatakan, penyelesaian masalah Papua harus ditangani Pemerintah Indonesia tanpa intervensi pihak luar. Meski demikian, politisi PDIP ini mengakui banyak pihak di dunia internasional yang sudah jengkel karena Indonesia belum juga memiliki formula terbaik untuk menyelesaikan masalah Papua. Sehingga, memicu keinginan banyak negara untuk terlibat, bahkan mengintervensi.

Hasanudin pun mendesak pemerintah segera menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah separatisme di Papua. Yakni dengan merumuskan solusi terbaik untuk Papua. “Dengan begitu, warga dunia memercayai Indonesia mampu menuntaskan masalah ini secara cepat, damai, dan beradab,”pungkasnya.

Sementara itu, Ray Marcelo, Counsellor (Public Affairs) Australian Embassy dalam rilisnya menyatakan, kelompok aktivis ‘Freedom Flotilla’ adalah golongan pinggir yang pandangannya tidak didukung oleh orang Australia pada umumnya. Pemerintah Australia menyatakan tidak mendukung tindakan kelompok yang berusaha untuk melanggar hukum negara lain, termasuk Freedom Flotilla, jika mereka berusaha untuk berlayar ke wilayah Indonesia secara ilegal. Dikatakan, kebijakan pemerintah Australia tentang kedaulatan Indonesia benar-benar jelas. Australia mengakui dan mendukung kedaulatan Indonesia termasuk provinsi-provinsi Papua. (fys)

One Response to “Aktifis Disintegrasi Papua, Memulai Kampanye Dengan Pola Baru”

  • kawasan on August 23, 2013

    agaimana Indonesia menghadapi profokasi seperti ini? Cara seperti apa sebenarnya yang bisa dilakukan agar terlihat lebih elegan? Kalau saya yang jadi penentu, maka saya akan siapkan cara penyambutan dengan pesta bakar Ubi–Babi di lokasi tertentu-misalnya di daerah perbatasan-Arso. Undang tokoh-tokoh pro kemerdekaan Papua untuk menyambut dan berikan bahan keperluan Pesta-berikan kesempatan mereka bersuka ria selama 12 jam-dan setelah itu pesta harus selesai dan semua peserta pesta harus kembali ke tempatnya masing-masing. Selesai.
    kawasan recently posted..Aktifis Disintegrasi Papua, Memulai Kampanye Dengan Pola BaruMy Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge