17 Agustusan Yang Buram, Menutup Persoalan Memberi Janji

Peringatan 17 Agustusan Tahun ini terasa kurang semarak, tidak jelas apakah karena persoalan ekonomi yang kian susah atau melihat peraktek korupsi yang kian menjadi-jadi? Berikut Redaksi himpun tulisan dari para ahli Litbang Kompas yang mencerminkan kondisi itu.

Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di parlemen pada Selasa (16/8) kembali banyak mengurai penjabaran janji-janji pembangunan. Sementara itu, sejumlah isu politik dan hukum yang sebenarnya lebih dominan cenderung tidak disentuh oleh kepala negara.  Seperti juga pada pidato-pidato kenegaraan sebelumnya, kesan politik yang berusaha ditampilkan dari pidato kenegaraan Presiden adalah masih stabilnya kondisi pertumbuhan negara, sigap terhadap tuntutan persoalan, dan terpenuhinya berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal demikian tampak dari tekanan isu yang disampaikan masih terfokus pada penguraian program pembangunan. Tak kurang dari 34 kali kata pembangunan diucapkan dalam naskah pidato yang berdurasi 46 menit itu. Penekanan program pembangunan dalam pidato kenegaraan kali ini ditujukan pada konteks pembangunan yang dicanangkan Presiden selama sisa waktu pemerintahannya.
Kawasan Perbatasan

Presiden menyebut program pembangunan dalam penjabaran empat kluster: kluster program bantuan dan perlindungan sosial, termasuk bantuan operasional sekolah dan jaminan kesehatan masyarakat; kluster Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri; kluster kredit usaha rakyat; dan kluster rumah murah, angkutan murah, air bersih rakyat, serta listrik murah. Pada 2010, Presiden menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai pijakan pembangunan pada 2010-2014. Wacana lain yang cukup menonjol diurai adalah globalisasi dalam konteks posisi Indonesia yang kembali terpilih menjadi Ketua ASEAN tahun ini. Baru kali ini, pidato kenegaraan menyentuh soal posisi politik Indonesia di tataran global dengan porsi yang lebih banyak, termasuk 13 kali menyebut kata global. Terlebih pidato Presiden juga menghubungkan soal harga diri bangsa dalam menyikapi kasus Ruyati, tenaga kerja wanita Indonesia yang dihukum pancung di Arab Saudi.

Pergeseran isu

Selama tujuh kali pidato kenegaraan, tampak pergeseran penekanan, terutama dari isu terkait korupsi ke wacana demokrasi. Pergeseran terutama terjadi setelah dua pidato pertama. Pada pidato kenegaraan 2005, Presiden Yudhoyono menyebut kata korupsi tak kurang dari 22 kali. Tahun berikutnya tak kurang dari 19 kali kata korupsi diucapkan dalam pidato berdurasi 73 menit itu. Konteks yang melatarbelakangi pidato saat itu ialah rangkaian kebijakan penanggulangan korupsi, seperti pembentukan tim pemberantasan tindak pidana korupsi dan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Melalui wacana inilah, Presiden mampu meningkatkan citra di mata publik. Jika melihat konteks yang berkembang pada periode kedua, isu demokrasi memang menjadi wacana yang dianggap penting. Pidato kenegaraan saat itu tampaknya dijadikan momentum bagi Yudhoyono merespons dinamika politik pasca-Pemilu 2009. Selain berupaya merangkul lawan-lawan politik, ada semacam upaya merespons berbagai kendala yang dihadapi sebagai presiden seiring dengan makin kritisnya dukungan politik di parlemen. Hal yang cukup terasa pada pidato Presiden, Selasa lalu, adalah tak dimunculkannya isu korupsi mutakhir yang nyata-nyata mengguncang kepercayaan publik. Alih-alih meletakkan prestasi penyelenggaraan negara secara obyektif, Presiden tampak menggeser tone memandang persoalan dengan perspektif positif. Ini tecermin dari cara Presiden menyikapi korupsi dengan mengutip skor indeks persepsi korupsi yang dilansir Transparency International.

Padahal, informasi tersebut menjadi kurang relevan mengingat kasus-kasus korupsi kelas kakap yang penyelesaiannya tak kunjung jelas. Konteks soal korupsi yang melibatkan partai yang dibina Presiden pun sesungguhnya menjadi isu yang penting untuk direspons. Namun, persoalan korupsi justru diurai tak lebih dari dua menit. Terkait wacana korupsi, Presiden hanya terfokus pada kelembagaan antikorupsi. Paling tidak, satu pesan yang perlu dicatat adalah dukungan Presiden terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. ”Upaya untuk melemahkan KPK harus kita cegah dengan sekuat tenaga,” katanya.

Meski keseluruhan isi pidato mampu memberikan kesan positif atas penyelenggaraan negara tahun ini, tak terelakkan persoalan yang sebenarnya menjadi borok menjadi tak terungkap. Pidato kenegaraan akhirnya lagi-lagi mengajak publik kembali optimistis, tetapi menjadi tidak berani realistis menghadapi persoalan sesungguhnya.(litbang kompas /18/8/2011)

Sulitnya Menjembatani Visi Rakyat

Oleh YOHAN WAHYU.  Ukuran keberhasilan negara yang dipakai dalam pidato kenegaraan berjarak dengan kondisi faktual yang dirasakan publik. Apakah muatan pidato memang naif terhadap situasi riil, ataukah sikap publik yang sudah tidak peduli dengan apa pun capaian prestasi yang berhasil diraih pemerintah? Secara umum, nyaris sangat kuat pesan optimisme yang hendak disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato, 16 Agustus 2011, itu. Selain berhasil melewati perubahan arus sejarah, Indonesia juga disebut berpotensi tampil sebagai sepuluh negara di dunia dengan skala ekonomi terbesar. Itu artinya negara kita bisa segera melupakan stempel sebagai ”negara ketiga” dan tampil sebagai kekuatan baru ekonomi, sebuah emerging economy. Namun, apakah pesan dan optimisme yang disampaikan kepala negara benar-benar terhubung dan sampai kepada masyarakat agaknya menjadi persoalan berbeda.

Hasil jajak pendapat Kompas yang digelar sesaat setelah pidato kenegaraan usai dibacakan memperlihatkan sebagian besar (85,7 persen) responden mengaku tidak mengikuti acara pembacaan pidato itu. Mayoritas beralasan obyektif, seperti aktivitas harian dan ketidaktahuan sehingga tidak mengikuti acara tersebut. Namun, ada pula yang secara subyektif tidak tertarik dengan pidato itu dan tidak percaya pemerintah.Sebagian besar kelompok responden yang mengaku mengikuti pidato pun berasal dari latar belakang pendidikan tinggi, yaitu 40 persen responden. Hal tersebut sekaligus mencerminkan pidato Presiden lebih menjadi konsumsi kelas menengah. Dari kelompok responden yang mengikuti pidato ini, hanya separuh jumlah responden yang mengaku memahami isi pidato Presiden.

Minimnya antusiasme publik mengikuti acara pidato kenegaraan Presiden melalui media tidak hanya terekam dari pidato yang dibacakan Presiden pada Selasa lalu. Pidato tahun-tahun sebelumnya juga kurang mendapat apresiasi. Hanya 8,8 persen responden yang mengaku selalu mengikuti acara pidato itu setiap tahun, sementara 55,2 persen responden mengaku kadang-kadang saja mengikutinya.Hal ini merupakan cerminan sikap publik yang cenderung pesimistis dengan kondisi saat ini. Setidaknya hasil jajak pendapat Kompas pada Juli 2011 mencatat citra pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berada di angka 36,5 persen, menurun jauh dibandingkan Juli 2010 yang mencapai 63 persen. Hal kontras ini menggambarkan apresiasi kolektif publik sehingga wajar apa pun yang diupayakan pemerintah, termasuk pidato kenegaraan, dianggap sesuatu yang kurang menarik. Kurang antusiasnya publik mengikuti acara pidato kenegaraan menjadi cermin kesenjangan visi membangun negara dalam cara pandang penguasa dan rakyat. Apalagi, sehari sebelum pidato dibacakan, ramai beredar melalui Blackberry Messenger seruan agar masyarakat tidak menyimak pidato tersebut.

Tidak sesuai

Terlepas dari intensitas perhatian publik, pidato kenegaraan menjelang hari kemerdekaan selayaknya tak sekadar menjadi tradisi politik yang dijalankan. Pidato kepala negara menjelang peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi kesempatan bagi kepala negara menjabarkan sikap, evaluasi, sekaligus janji-janji dari negara kepada rakyat. Sayangnya, tercium pula gelagat di masyarakat bahwa pidato kenegaraan (dan berbagai seremoni kenegaraan) menjadi sekadar ritual tahunan. Boleh jadi, sikap yang cenderung menyepelekan itu merupakan reaksi atas senjangnya isi pidato-pidato selama ini dengan kenyataan yang dilihat publik. Demikian juga dengan ”nasib” pidato Presiden tersebut. Separuh responden (54,6 persen) menyatakan isi pidato Presiden tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya, sedangkan 24,5 persen responden menilai pidato sudah menggambarkan kondisi sesungguhnya.Keseriusan pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi, misalnya, dinilai 68 persen responden belum mengungkap persoalan sebenarnya. Bahasan soal korupsi hanya terangkum dalam dua alinea dari keseluruhan pidato Presiden. Selain itu, apa yang diungkap pun banyak bersifat normatif. Sementara itu, eksekusi mati TKI di Arab Saudi yang notabene menjadi simbol kegagalan negara melindungi warga tidak secara terang diakui.

Pesimistis

Selain korupsi, publik juga pesimistis dengan apa yang disampaikan Presiden soal demokratisasi dan pembenahan kinerja birokrasi. Separuh lebih responden menilai dua hal tersebut masih jauh dari kenyataan. Reformasi birokrasi tidak banyak disinggung, padahal kelambanan reformasi birokrasi dan kemampuan anggaran negara sudah menjadi ancaman besar. Tak ayal benang merah penilaian publik itu memicu sikap mayoritas responden (60,9 persen) yang tidak yakin dengan apa yang dijanjikan Presiden dalam pidatonya. Itu berarti, ketidakpedulian publik atas pidato Presiden memang dibentuk atas berulangnya ketidaksinkronan antara cara pandang pemimpin dan harapan publik. Jadilah pidato kenegaraan yang justru jadi gambaran tidak satunya visi atas ”nasib bangsa” antara pemimpin negara dan rakyat.(LITBANG KOMPAS /19/8/2011)

Menguji Janji-janji

Janji peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan yang selalu diutarakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setiap pidato kenegaraan tahunan belum sepenuhnya mewujud. Alokasi belanja pemerintah untuk kementerian dan lembaga yang menjadi salah satu tolok ukurnya belum banyak terfokus sektor yang dituju untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Gaung semangat pemerintah mendorong pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan (pro-growth), pengurangan penganggur lewat ketersediaan lapangan kerja (pro-job), dan pemberantasan kemiskinan (pro-poor) sebenarnya sudah muncul sejak 2009. Wacana ini lalu ditindaklanjuti dengan munculnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 yang menetapkan 14 prioritas nasional. Lima prioritas pertama adalah reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan ketahanan pangan.

Penegasan terhadap prioritas ini kemudian diungkapkan kembali oleh Kepala Negara pada pidato penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2011. Pemerintah mencapai 10 (sepuluh) sasaran strategis guna mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan selama jangka waktu lima tahun ke depan. Sasaran lima prioritas terdepan ini terkait dengan pertumbuhan yang tinggi, penciptaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita penduduk, dan menjaga stabilitas ekonomi.Namun, target yang diutarakan ternyata belum sepenuhnya memadai. Meskipun beberapa indikator, seperti kemiskinan dan pengangguran, mengalami penurunan, secara kualitas masih bermasalah. Misalnya, dalam mengatasi persoalan tenaga kerja, penurunan tingkat pengangguran belum sepenuhnya mencerminkan kepastian tersedianya lapangan kerja. Hal ini tecermin dari angka setengah penganggur (mereka yang termasuk kategori terpaksa menganggur) yang meningkat dari 14,92 juta orang (2008) menjadi 15,26 juta orang pada 2010.

Kondisi serupa terjadi di aspek kemiskinan. Kendati persentase penduduk miskin terus menurun 34,96 juta jiwa (Maret 2008) menjadi 30,02 juta jiwa pada Maret 2011, aspek sebaran masih menjadi persoalan. Kemiskinan masih banyak membelit masyarakat di kawasan timur Indonesia. Jika dihitung, persentase penduduk miskin di Maluku dan Papua mencapai 25,95 persen dari total penduduk yang bermukim di kawasan tersebut. Sebaliknya, persentase penduduk miskin di Jawa hanya 12,14 persen dari total penduduk yang tinggal di pulau ini.

Sasaran melenceng

Sejak Yudhoyono memerintah hingga penyampaian RAPBN 2012, belanja pemerintah sebagian besar tertuju untuk tiga kementerian. Dua instansi pemerintah yang mendapatkan porsi belanja besar itu adalah Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum, yang ketiga Kementerian Pertahanan dan Keamanan.Sepanjang kurun waktu tersebut, belanja untuk Kemendiknas menempati porsi terbesar. Tercatat rata-rata belanja untuk kementerian ini 17,2 persen dari total belanja pemerintah untuk kementerian dan lembaga.

Besaran itu wajar mengingat pentingnya sektor ini memenuhi target kesejahteraan. Selain itu, makna penting pendidikan dalam prioritas nasional juga diperkuat melalui komitmen Indonesia bersama 189 negara lain dalam Millennium Development Goals untuk mewujudkan target semua anak bisa menyelesaikan pendidikan dasar pada 2015. Besaran anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum memegang andil strategis dalam pembangunan. Pos anggaran belanja untuk sarana dan prasarana infrastruktur pada gilirannya memegang andil penting untuk memperlancar jalur distribusi dan pengembangan wilayah, meningkatkan daya tarik investasi di berbagai bidang, serta membuka berbagai peluang usaha. Hasil pengembangan infrastruktur secara nyata bisa dirasakan rakyat dan mendukung prioritas nasional yang dicanangkan sebelumnya.

Yang istimewa adalah anggaran untuk Kementerian Pertahanan yang mencapai 13 persen dari total belanja pemerintah. Bahkan, untuk 2012, besarannya melebihi kementerian dan lembaga lainnya.Jika ditelisik, belanja pertahanan sebenarnya tidak serta-merta membawa dampak langsung dan rentan mengarah pada kepentingan jangka pendek ketimbang perbaikan sistem pertahanan secara menyeluruh.Selain itu, uniknya, perkembangan porsi belanja pertahanan terkesan berjalan reaktif seiring munculnya gangguan keamanan. Rencana alokasi belanja kementerian pertahanan tahun depan, misalnya, diiringi dengan munculnya konflik di Papua yang memanas tahun ini.

Bahkan, dalam pidato kenegaraan kali ini, Presiden pun merespons perkembangan kondisi di timur Indonesia itu dengan menyebut 10 kali kata Papua, tiga di antaranya berhubungan dengan kedamaian di wilayah tersebut. (Bima Baskara/Litbang Kompas/20/8/2011)