Kawasan Perbatasan, Mempertegas Kepentingan Nasional Dalam Poros Maritim Dunia

oleh: M Clara Wresti & Bm Lukita Grahadyarini
Presiden Joko Widodo sudah menegaskan akan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai negara kepulauan dengan dua pertiga wilayah laut, Indonesia punya potensi besar untuk mengembangkan sektor kemaritiman yang mendatangkan kesejahteraan. Dalam acara Kompas100 CEO Forum, 7 November lalu, Joko Widodo (Jokowi) menyebut, kekuatan Indonesia berada di laut dan samudra. Ia bahkan menantang dunia usaha dan perbankan untuk terlibat mengembangkan kemaritiman. Upaya membangkitkan ”raksasa” yang sekian lama tertidur itu menjadi tantangan terbesar bagi Kabinet Kerja.
Dalam Simposium Maritim yang digelar Chandra Motik Maritime Center dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dipetakan, ada lima potensi yang dimiliki, yakni potensi geografis, sumber daya laut, industri pelayaran niaga, industri pelayaran rakyat, serta industri perkapalan dan galangan kapal. Jika kelima potensi ini dikembangkan, niscaya kemakmuran rakyat akan terwujud.Namun, selama ini belum satu pun potensi itu dimanfaatkan optimal karena banyaknya tumpang tindih organisasi dalam mengelola potensi tersebut. Demikian pula, peraturan dan perundang-undangan yang jumlahnya ribuan tumpang tindih.
Menguraikan yang tumpang tindih ini pun tentu bukan hal mudah, apalagi kesemrawutan itu sudah masuk dalam pola pikir kita selama ini. Walaupun negara kita merupakan negara kepulauan, kita selalu berpikir negara kita sebagai daratan yang luas.Selama ini, kita cenderung mengembangkan transportasi darat ketimbang transportasi air. Dengan konsep yang selama ini bertumpu ke daratan, kebijakan pemerintah lebih mengutamakan pembangunan jalan tol di darat dibandingkan membangun pelabuhan dan akses ke pelabuhan. Galangan kapal dibiarkan tertinggal.

Kurang Mengenal Potensi

Sempat muncul gagasan membangun Jembatan Selat Sunda senilai Rp 225 triliun yang menyatukan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Konsepnya bukannya memperkuat pelabuhan dan pelayaran yang lebih murah dan efisien, melainkan justru membangun jembatan. Untunglah Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk membatalkan pembangunan jembatan ini.Contoh lain, angkutan barang dan logistik dari dan ke Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara lebih dititikberatkan pada angkutan truk. Transportasi dengan truk memakan biaya lebih mahal, membuat jalan rusak, dan menimbulkan kemacetan. Sebaliknya, dengan kapal, biaya akan lebih murah karena kapasitas angkut lebih besar dan tidak merusak jalan sehingga menghemat APBN dan tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas.
Tengoklah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang melayani lebih dari 60 persen logistik nasional. Pelabuhan itu sudah melayani barang melebihi kapasitas. Waktu tunggu kapal dan waktu bongkar muat barang lebih lama dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan di negara lain karena banyaknya tarik-menarik kepentingan instansi yang melakukan pemeriksaan. Hal ini membuat pengusaha harus mengeluarkan biaya lebih banyak sehingga meningkatkan biaya produksi dan pada gilirannya membuat produk Indonesia berdaya saing rendah.
Tarik-menarik kepentingan juga berlangsung pada pengamanan laut. Fungsi Badan Koordinasi Keamanan Laut lemah karena setiap instansi dan lembaga terikat pada sistem, aturan, dan ego sektoral. Ego sektoral itu berlangsung meski operasionalisasi pengawasan laut hanya 30 persen dari kapasitas.Patroli Polri terhitung hanya 30 persen dari target. Jumlah kapal pengawas Polri tercatat 490 unit, tetapi hanya beroperasi 10 hari per bulan dengan waktu operasi dua jam per hari. TNI AL memiliki 70 kapal, tetapi hanya 10-12 kapal yang beroperasi setiap hari. Sementara itu, pengoperasian 27 kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya 66 hari per tahun.
Lemahnya pengawasan laut membuat negara terus dirugikan akibat penangkapan ikan ilegal yang ditengarai marak dilakukan negara-negara tetangga. Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Thailand yang merupakan eksportir pengalengan ikan terbesar dunia meskipun luas lautnya hanya sepertiga puluh Indonesia. Pembentukan Badan Keamanan Laut yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan kian mendesak sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pengawasan laut. Tirulah Tiongkok dalam pengembangan sektor maritim. Kemajuan Tiongkok sebagai negara maritim telah dibuktikan dengan industri perkapalan yang tumbuh pesat, teknologi kapal yang maju, dan pengamanan laut yang mumpuni.

Kelola masa depan

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menaksir, potensi ekonomi kelautan mencapai Rp 3.000 triliun, tetapi baru tergarap Rp 291,8 triliun. Sektor ekonomi kelautan setidaknya terbagi atas 11 subsektor, yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, hutan mangrove, perhubungan laut, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, industri dan jasa maritim, serta sumber daya alam nonkonvensional.
Undang-Undang Kelautan telah membuka jalan bagi tata kelola laut dan kepastian hukum bagi investor untuk berinvestasi di bidang kelautan. Peluang investasi itu mencakup wisata bahari, energi dan sumber daya mineral, minyak dan gas, perkapalan, perikanan dan farmasi, jasa maritim, serta telekomunikasi. Guru Besar Kelautan dan Perikanan Institut Pertanian Bogor Rokhmin Dahuri mengemukakan, pencapaian poros maritim dunia perlu diwujudkan dengan fokus menggerakkan potensi kekayaan. Potensi kekayaan laut yang bisa dikelola mencapai 1,2 triliun dollar AS per tahun atau tujuh kali lipat APBN senilai 170 miliar dollar AS, di samping menyerap hingga 40 juta tenaga kerja atau sepertiga total angkatan kerja.
Kembalikan laut pada dua fungsinya. Pertama, fungsi produksi yang meliputi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati laut. Kedua, laut sebagai penawar jasa yang meliputi pelabuhan, perkapalan, galangan, dan pengawasan laut. Tahun 2015, tantangan riil berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN saatnya disikapi dengan menghimpun kekuatan dan mengoptimalkan potensi maritim yang dengan sendirinya membuka peluang ekonomi dan tumbuhnya industrialisasi. Dalam jangka pendek, pembenahan regulasi yang menghambat, percepatan tata ruang laut, dan pengawasan menjadi pekerjaan rumah yang mendesak diselesaikan pemerintah sebagai landasan membangkitkan kemaritiman. Saatnya berpaling ke laut. (Sumber : Kompas, 28 November 2014; Menegakkan Poros Maritim Dunia)

 
 
x

Pengembangan Wilayah Perbatasan Negara Kepulauan

Untuk Mendapatkannya? Caranya Mudah Tinggal Masukkan Nama dan Email Anda Kemudian Down Load. Terimakasih !!!