Pemerintah Indonesia Bisa Memahami Arogansi Malaysia
Sep 3rd
Apapau yang di omongkan warga Indonesia tentang Malaysia, nampaknya bagi pemerintah hal seperti itu di nilai sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja; pemerintah malah lebih menjaga citranya sebagai Negara demokrasi yang bisa berkawan dengan Negara tetangganya; meskipun Negara itu sangat arogan dan selalu melecehkannya. Hal itu semata-mata karena demi Jaim Indonesia sebagai sesepuh dan pendiri Asean; bagaimana kata orang kalau Indonesia melayani pelecehan Malaysia dengan cara melecehkan Malaysia.
Jadi pemrintah lebih baik memakai ungkapan “ kalau Negara lain menampar pipi kiri Negara kita, ya ga usah marah; tetapi lebih baik kasihkan pipi kiri untuk mereka tampar juga”. Sehingga sakitnya tidak sebelah. Cobalah baca tulisan MI tanggal 2/9/2010 dengan judul ; Pidato Politik Presiden SBY ‘Enggak Nendang’. Tapi bagi pemerintah sepertinya, hal itu biasa saja; kan hanya sekedar menangkap petugas di wilayah kita? Kan juga belum sampai mati. Padahal maunya warga; bok ya coba, kalau pasukan elit kita mengambil mereka dari penjara secara diam-diam? Ga usah pakai senjata, cukup pakai ilmu sirap saja.
Nampaknya pemerintah Indonesia lebih baik memilih di lecehkan, dari pada buat perkara dengan Malaysia; pemerintah nampaknya bisa menerima arogansi Malaysia dan berharap agar Malaysia lain kali ya jangan keterlaluan lah. Kalau keterlaluan juga, ya ga apa-apa juga. Lebih baik menahan sakit hati, daripada gaduh dengan Negara tetangga; ya sudah terima nasib. Begitu kira-kira makna pidato bapak presiden itu.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan anggota DPR mengecam hambarnya pidato politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait hubungan Indonesia-Malaysia yang tengah memanas saat ini. Kritikan tersebut dilontarkan oleh Migrant CARE, KontraS, INFID, anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka, dan sejumlah buruh migran Indonesia di Malaysia, Rabu (1/9) malam.
“Kami di Malaysia sedang membangun upaya diplomasi HAM masyarakat sipil dan parlemen untuk kedaulatan RI. Kami mencatat beberapa persoalan yang dikemukakan SBY tak menukik pada inti masalah dan tidak menawarkan solusi, terutama isu-isu yang terkait masalah yang dihadapi TKI di Malaysia,” cetus Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, dalam rilisnya yang disebarkan melalui jejaring sosialFacebook.
Anis lalu merinci isu krusial yang tidak disinggung SBY dalam pidatonya itu, yakni :
1 Tidak menyinggung substansi dasar hubungan kerjasama Indonesia -Malaysia, yaitu penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan tidak secara tegas memperlihatkan keberpihakan terhadap nasib rakyatnya, terutama para tenaga kerja Indonesia (TKI)
yang sedang menghadapi persoalan hukum.
2 Semestinya SBY meminta ketegasan pemerintah Malaysia untuk konsisten dalam melakukan penegakan hukum terhadap warga negara Malaysia yang melakukan tindak kekerasan terhadap warga negara Indonesia (WNI). Contoh lambannya proses hukum dalam kasus salah tembak terhadap tiga TKI yang dituduh Geng Gondol’, kasus vonis bebas terhadap majikan Kurniasih yang melakukan penyiksaan hingga mengakibatkan kematian, dan melupakan proses hukum terhadap kasus Ceriyati.
3 Tidak menyinggung sedikitpun mengenai vonis mati terhadap 3 WNI dan ratusan lainnya yang terancam hukuman mati, padahal persoalan ini telah berulang kali menjadi agenda dalam rapat kerja SBY dengan jajaran pemerintahannya.
4 SBY hanya melihat kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia dari sisi teritori, tapi melupakan aspek terpenting dari kedaulatan dan martabat bangsa, yaitu nasib dan nyawa rakyatnya.
5 Klaim keberhasilan SBY tentang diplomasi perlindungan untuk TKI jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Letter of intent yang merupakan hasil kunjungan SBY bulan Mei yang lalu ternyata hanya pepesan kosong. Sampai saat ini belum ada keputusan final tentang amandemen MoU yang bermanfaat bagi perlindungan PRT migran Indonesia di Malaysia.
“Pidato SBY tentang hubungan Indonesia-Malaysia menimbulkan rasa kecewa bagi WNI di Malaysia termasuk buruh migran Indonesia,” kata Anis. (Zhi/OL-3)
Pulau Sekatung, Pulau Terluar berbatasan Dengan Vietnam
Aug 15th
Perbatasan Indonesia dengan Vietnam telah menyelesaikan perundingan penetapan Batas Landas Kontinen antara RI – Vietnam sejak Juni 1978.Batas Landas Kontinen ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2003 di Hanoi, Vietnam. Menghubungkan titik-titik 20 – H – H1 – A4 – X1 – 25.Garis Batas merupakan Garis Batas Landas Kontinen RI – Vietnam (bukan Garis Batas ZEE), batas ZEE akan dikaji dan dirundingkan lebih lanjut. Kerjasama kedua Negara dalam penegasan batas berjalan dengan baik serta dalam semangat asean dan semangat sebagai Negara yang bertetangga yang baik.
Dalam kunjungan Wamenhan ke pulau ini sebelum bulan puasa, kompas menuliskan sebagai berikut;
Rasanya tak banyak orang Indonesia yang pernah mendengar nama Pulau Sekatung. Berada 1.000 kilometer lebih dari Jakarta, pulau ini adalah salah satu pulau terluar. Berukuran mungil, luas daratan hanya sekitar 1,65 kilometer persegi, Pulau Sekatung berbatasan langsung dengan Vietnam.”Dari Pulau Sekatung, kami lebih dekat ke Ho Chi Minh City (Vietnam) daripada ke Jakarta,” kata Kepala Desa Tanjung Pala Khairuddin, pekan lalu. Desa Tanjung Pala berpusat di Pulau Laut yang hanya dipisahkan selat selebar 900 meter dari Pulau Sekatung. Secara administratif, Pulau Sekatung berada dalam cakupan desa itu.
Mengingat letak geografisnya, tidak pelak Pulau Sekatung bernilai strategis. Pulau ini, bersama pulau terluar lain, menjadi titik dasar dari garis pangkal kepulauan yang menentukan wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen Indonesia. Sederhananya, Pulau Sekatung penting karena membentuk batas wilayah kedaulatan Indonesia.Di Jakarta, kedaulatan negara adalah konsep abstrak. Kedaulatan terasa tidak berhubungan dengan hidup keseharian warga Ibu Kota. Tanpa memusingkan kedaulatan dan batasnya, warga Jakarta bisa mencari nafkah dengan nyaman dan tenang.
Sebaliknya, bagi warga daerah perbatasan, seperti di Pulau Laut dan Sekatung, kedaulatan bukan sekadar konsep abstrak. Kedaulatan dan batasnya terasa riil. Kedaulatan dan batasnya berhubungan langsung dengan urusan periuk nasi atau perut.
”Pada malam hari, perairan di sekitar Pulau Sekatung terang benderang. Kapal asing dengan lampu yang terang mencari ikan di perairan dekat sini,” kata Arfan, warga Sekatung.Berkali-kali kapal asing mencari ikan hingga ke wilayah Indonesia. Dengan sarana yang lebih canggih, nelayan asing, antara lain dari Thailand dan China, menangkap ikan besar. Warga hanya kebagian sisanya alias mendapat ikan kecil.
Dalam konteks demikian, kedaulatan terasa riil bagi warga Pulau Sekatung dan Laut. Mereka marah dengan kapal asing yang melanggar batas kedaulatan Indonesia. Kehadiran mereka membuat hasil tangkapan nelayan setempat pun minim.
”Sebelum ada kapal patroli, kapal asing begitu leluasa di wilayah kita. Jarang nelayan kita mendapat ikan tongkol besar. Baru sejak ada kapal patroli, nelayan kita bisa mendapat ikan besar,” kata Bupati Natuna Raja Amirullah di Pulau Sekatung.
Meski bernilai sangat strategis, Pulau Sekatung baru berpenghuni pada 2007. Waktu itu, pemerintah kabupaten membuatkan lima rumah untuk ditempati lima keluarga. Tak lama kemudian ditempatkan satu peleton pasukan TNI Angkatan Darat di pulau itu. Mereka memiliki pos penjagaan di area puncak bukit Pulau Sekatung. Pos ini menghadap ke Pulau Laut, bukan ke arah perbatasan dengan negara asing.
Kehadiran 30-an personel itu tak dilengkapi dengan barak sehingga mereka tinggal di sebagian rumah yang diperuntukkan bagi penduduk. Absennya fasilitas barak di Pulau Sekatung merupakan salah satu persoalan yang diinventaris rombongan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat berkunjung ke pulau itu.
Selain tidak ada barak, Pulau Sekatung juga tidak memiliki sumber air bersih. Situasi ini membuat makin sedikit warga yang benar-benar tinggal di Pulau Sekatung. Arfan pun hanya menjadikan pulau itu sebagai tempat beristirahat sementara sehabis mencari ikan. Keluarganya tinggal di Pulau Laut.Untuk membuat Pulau Sekatung lebih nyaman dihuni, juga diperlukan jembatan penghubung dengan Pulau Laut. Jembatan akan membuat lalu lintas logistik lancar. Sayangnya, jembatan itu tak juga dibangun.
Dengan dikelilingi air laut yang masih bening, Pulau Sekatung sangat indah. Udaranya pun segar dan bebas polusi. Sayangnya, pulau ini memiliki fasilitas yang minim sehingga tak nyaman dihuni.
Padahal, kehadiran penduduk memegang peranan penting guna menandai pulau itu adalah bagian dari Indonesia. ”Kami menjuluki Pulau Sekatung sebagai Pulau Para Jenderal. Berkali-kali pulau ini didatangi pejabat militer berpangkat jenderal, namun sampai sekarang tidak ada kemajuan di Pulau Sekatung,” kata Raja. (A Tomy Trinugroho;Kompas/13/8/2010)
